Sekjen PDIP Kecam Kampanye Hitam Irasional Terkait RUU HIP

Sekjen PDIP Kecam Kampanye Hitam Irasional Terkait RUU HIP
Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / CAR Kamis, 9 Juli 2020 | 11:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengecam adanya upaya kampanye hitam irasional dengan menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bentuk upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejumlah pihak kini memang mendorong RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Akan tetapi, beberapa partai politik (parpol) yang dimotori Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berusaha menolak perubahan nomenklatur tersebut. Demikian halnya Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam (FPI), dan elemen lainnya.

Hasto menyatakan PDIP mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir. Kampanye itu berusaha menggunakan narasi sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa. Tema utama kampanye hitam itu adalah penggantian ideologi Pancasila.

Hasto menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sumber dari segala sumber hukum dan mendasari pembentukan konstitusi.

“Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final, karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik,” tukas Hasto, Kamis (9/7/2020).

Hasto pun menyebut, “Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa.”

Hasto mengajak semua pihak agar jangan sampai 'termakan' kampanye hitam itu. Menurut Hasto Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, dan memberikan arah. Hasto menyatakan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila.

Hasto menambahkan jika kampanye hitam dibiarkan, maka sejarah Balkan bisa terulang. Menurut Hasto rakyat Indonesia juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama.

“Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia,” kata Hasto.

Hasto juga meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap upaya yang memecah belah persatuan bangsa dengan mengeksploitasi isu ideologi. “Aparat penegak hukum tidak perlu ragu. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” ucap Hasto.



Sumber: BeritaSatu.com