Erick Thohir ke KPK Juga Bahas Korupsi di BUMN

Erick Thohir ke KPK Juga Bahas Korupsi di BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin berjalan keluar dari pintu belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2020. (Foto: ANTARA FOTO/Adam Bariq/app/aww.)
Fana F Suparman / CAH Rabu, 8 Juli 2020 | 18:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Rabu (8/7/2020). Erick mengaku kehadirannya di markas lembaga antikorupsi untuk berdiskusi mengenai program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Selain itu, berdasarkan informasi, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai persoalan korupsi di tubuh BUMN.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tak membantah adanya pembahasan mengenai kasus korupsi di BUMN. Nawawi menyebut pembahasan itu terutama mengenai ruang-ruang yang berpotensi terjadinya korupsi.

"Tidak secara khusus, hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (8/6/2020).

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sambangi KPK

Meski demikian, Nawawi tak mengungkap lebih rinci mengenai hal tersebut. Nawawi hanya memastikan, KPK terus mengawasi tata kelola perusahaan BUMN agar tak terjadi penyimpangan. Bahkan, KPK akan bertindak tegas jika ditemukan korupsi.

"Sudah pasti dan ada monitoring secara khusus yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyelidikan" ungkap Nawawi.

Nawawi lebih jauh mengatakan, selain soal potensi korupsi di tubuh BUMN, turut dibahas juga soal Pemulihan Ekonomi Nasional. Termasuk mengenai dampak pandemi terhadap perusahaan BUMN.

"Bicara mengenai dampak Covid-19 pada kmenterian BUMN dan penyelenggaraan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tutur Nawawi.

Secara terpisah, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati menambahkan, dalam pertemuan itu, Erick membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi. Meski semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai, Erick menyampaikan progress dari masing-masing skema termasuk terkait bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara. Selain itu, Erick juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal.

Merespon hal itu, KPK mengatakan, koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan program PEN, sudah rutin dilakukan. KPK memandang kehadiran Erick sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK akan menindaklanjuti hal ini, termasuk melalui Kedeputian Penindakan.

"Selanjutnya untuk pembahasan teknis disepakati akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan dan pencegahan," kata Ipi.

Sebelumnya, Erick menyebut menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang berpotensi merugikan negara. Atas pengakuan tersebut, Nawawi Pomolango mengaku 'tertarik' dengan data-data dugaan korupsi di BUMN yang dimiliki Erick Thohir.

"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau (Erick Thohir), Mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," kata Nawawi kepada awak media, Minggu (5/7/2020).

Nawawi mengatakan tak hanya sekali Erick mengungkap dugaan praktik korupsi di kementerian yang dipimpinnya. Erick Thohir sebelumnya buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan. Nawawi meminta Erick tak hanya berkomentar mengenai dugaan korupsi tersebut. Untuk itu, Nawawi meminta Erick melaporkan dan menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada KPK.

"Beliau kan tahu alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," kata Nawawi.

Bahkan, kata Nawawi, KPK siap menjemput bola untuk memperoleh data-data yang dimiliki Erick Thohir tersebut.
"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," sambungnya.



Sumber: BeritaSatu.com