KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan direksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan mantan Direktur Utama PTDI Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga Irzal Rinaldi Zailani dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. (Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi)
Fana F Suparman / WM Minggu, 19 Juli 2020 | 19:52 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia Tahun 2007-2017. Pendalaman mengenai fee penjualan pesawat ini dilakukan penyidik dengan memeriksa mantan Manager Wilayah Pemasaran dan Penjualan Aircraft Service PT DI Sumarno, Senin (6/7/2020).

Sumarno diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT Dirgantara Budi Santoso.

Tak hanya soal fee penjualan pesawat, dalam pemeriksaan terhadap Sumarno, tim penyidik juga mendalami mengenai proses penetapan besaran fee ke customer atas arahan dari Budi Santoso dan sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia saat itu.

"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai peran dalam kemitraan dengan user maupun mitra di Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia, proses penetapan besaran fee ke customer atas arahan pihak-pihak tertentu dan adanya proses pentransferan fee mitra dari dan untuk pihak-pihak tertentu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Selain Sumarno, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia, Hermawan Hadi Mulyana. Namun, Hermawan mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
"Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang, namun belum ditentukan waktunya," kata Ali Fikri.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah pihak lain diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar yang merupakan nilai yang telah dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (persero) kepada enam perusahaan mitra/agen dalam kurun tahun 2011 hingga 2018.

Padahal keenam perusahaan mitra, yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Dari nilai tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana sekitar Rp 96 miliar.

Selain Budi dan Irzal, direksi PT Dirgantara Indonesia lainnya yang disebut turut kecipratan aliran dana yakni, mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Budiman Saleh serta mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo.

 



Sumber: BeritaSatu.com