Jimly: Substansi RUU HIP Bukan Haluan tetapi Implementasi Pancasila

Jimly: Substansi RUU HIP Bukan Haluan tetapi Implementasi Pancasila
Jimly Asshiddiqie. (Foto: Antara)
Roberth Wardhy / CAH Senin, 6 Juli 2020 | 18:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengemukakan masalah haluan negara sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Bangsa ini sudah menjadikan Pancasila sebagai haluan negara dan Pancasila yang dipakai adalah yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Itu sudah menjadi landasan konstitusi kita. Tidak perlu lagi diungkit-ungkit sejarah masa lalu karena pasti ada pertentangan,” kata Jimly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Komite I ingin mendapatkan masukan dari internal karena Jimly juga merupakan anggota DPD. Namun mereka juga mengundang pakar dari eksternal yaitu Yudi Latief. Sayang, Yudi tidak hadir pada RDP tersebut. 

Baca JugaJimly Asshiddiqie Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020

Jimly mengaku ide Pancasila memang pertama kali disampaikan mantan Presiden pertama Soekarno (Bung Karno) dalam pidato pada tanggal 5 Juni. Kemudian, ada pembahasan dan perdepatan yang terjadi pada tanggal 22 Juni yang melahirkan syariat Islam pada sila pertama. Namun apa yang terjadi pada tanggal 5 Juni dan 22 Juni adalah bagian dari sejarah bangsa ini karena yang dipakai adalah Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945.

Menurutnya, jika ada kelompok yang ingin membawa Pancasila yang harus diakui adalah berdasarkan pidato Bung Karno tanggal 5 Juni, pasti ada kelompok yang menentang. Demikian juga jika ada kelompok yang memaksa Pancasila yang sah adalah yang disepekati tanggal 22 Juni dengan sila pertama berisi kewajiban menjalankan syariat Islam, pasti ada kelompok yang menolak. Sebagai jalan tengah dan sudah disepakatai serta disahkan dalam konstitusi bangsa adalah Panasila yang lahir 18 Agustus 1945. 

Baca JugaKetua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

“Maka UU yang mau dihasilkan hendaknya hanya memuat implementasi, program dan aktualiasi terhadap Pancasila,” tegas Jimly.

Dia menegaskan pelaksanaan program seperti itu memang tidak cukup dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seperti yang ada sekarang atau seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang ada pada zaman Orde Baru. Pembentukan badan seperti itu hanya memperbanyak jumlah badan karena jabatannya paling setingkat eselon I.

Dengan jabatan seperti itu, tidak bisa mengeksekusi program seperti yang diperintahkan UU. Apalagi anggota BPIP adalah mantan presiden dan tokoh masyarakat.

“Harus ada lembaga baru yang nonpartisan, bukan eksekutif. Saya usulkan nama BPIP diganti menjadi Dewan Nasional. Mereka yang mengimplementasikan Pancasila dan program-programnya,” tutup Jimly. 

 



Sumber: BeritaSatu.com