Kasus Bupati dan Ketua DPRD Kutim Jadi Pelajaran Masyarakat Pilih Pemimpin

Kasus Bupati dan Ketua DPRD Kutim Jadi Pelajaran Masyarakat Pilih Pemimpin
Ismunandar (kiri) dan Encek Unguria. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YUD Sabtu, 4 Juli 2020 | 17:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Kutai Timur (Kutim) menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam kasus tersebut, KPK diketahui telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Kutim, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri.

"Mengenai dua tersangka ini suami istri, satunya menjabat bupati dan satunya ketua DPRD. Kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai dan kemudian mengambil pelajaran dari situ," kata Nawawi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam.

Nawawi menyampaikan hal tersebut lantaran jabatan Bupati dan Ketua DPRD yang disandang Ismunandar dan Encek merupakan hasil dari pilihan masyarakat. Nawawi berharap masyarakat tak salah memilih pemimpin dalam Pilkada 2020 serentak yang bakal digelar Desember mendatang.

"Baik jabatan bupati maupun jabatan sebagai ketua DPRD itu hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur, Jumat (3/7/2020). Tak hanya pasangan suami istri itu, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga anak buah Ismunandar, yakni Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah serta dua pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com