PBNU Usul Tarik RUU HIP, Diganti dengan RUU BPIP

PBNU Usul Tarik RUU HIP, Diganti dengan RUU BPIP
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7/2020). (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / RSAT Jumat, 3 Juli 2020 | 22:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya sepakat dengan PBNU tentang perlunya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Untuk itu perlu memberi payung hukum dalam bentuk UU BPIP.

"Kita sepakat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus ditarik dan dihentikan pembahasannya karena kontraproduktif,  namun semangat dalam memberi payung hukum dalam bentuk undang-undang (UU) BPIP juga perlu kita dorong, dan diberi ruang, karena ini penting menyangkut masalah ideologi bangsa," kata Bamsoet saat bersama pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Bamsoet menuturkan, MPR dan PBNU menyepakati peningkatan pembinaan ideologi Pancasila harus dilakukan dengan menguatkan BPIP. Hal itu disampaikan karena posisi BPIP saat ini baru diatur peraturan presiden (perpres), sehingga harus diperkuat oleh UU agar tidak mudah dibubarkan pemerintahan selanjutnya.

"Pengaturan teknis pembinaan ideologi Pancasila harus melalui lembaga yang jelas, dan tidak cukup dengan Perpres yang nanti kita khawatir akan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa di kemudian hari," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Bamsoet menyatakan saat ini pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU terkait penguatan pembinaan ideologi Pancasila.

"Sekarang bola ada di pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons, apakah mengubah total DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU HIP dari pemerintah untuk disampaikan kepada DPR, termasuk judul dan isinya, itu sangat tergantung, dan kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah," ungkap Bamsoet.

Bamsoet pun menyebutkan ada benang merah antara MPR, PBNU, dan purnawirawan TNI-Polri tentang keberadaan RUU HIP agar diganti dengan RUU BPIP secara lebih tegas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. "Semoga DPR dan pemerintah mendengar apa yang telah jadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Said Aqil mengatakan, PBNU mengusulkan agar RUU HIP dicabut dan diganti dengan RUU baru bernama RUU BPIP. RUU BPIP tersebut, kata Said Aqil, pembahasannya harus melibatkan semua elemen masyarakat.

"Kalau PBNU dari awal menyikapi sebaiknya RUU HIP dicabut, diulang dari awal, nama juga diubah total, supaya tidak multitafsir, langsung saja RUU BPIP, itu usulnya PBNU," ucap Said Aqil.

Said menilai, "Keprihatinan kita sama, mari kita jaga keutuhan bangsa ini, apalagi dalam keadaan krisis pandemi, ekonomi."

Pertemuan pimpinan MPR dengan Said Aqil berlangsung satu jam. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR hadir bersama para Wakil Ketua MPR di antaranya Arsul Sani, Syarief Hasan, Ahmad Basarah, dan Zulkifli Hasan. Adapun Said Aqil didampingi Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini dan Wakil Ketua Umum PBNU Maksum Machfoed.



Sumber: BeritaSatu.com