KY Telusuri Hakim yang Jadi Komisaris Anak Usaha Pertamina

KY Telusuri Hakim yang Jadi Komisaris Anak Usaha Pertamina
Jaja Ahmad Jayus. (Foto: Antara)
Fana Suparman / FMB Jumat, 3 Juli 2020 | 20:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) memastikan sedang menelusuri mengenai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Anwar yang diangkat sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina.

Anwar yang merupakan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 12 Juni 2020. Penelusuran ini dilakukan lantaran hakim dilarang merangkap jabatan.

"KY sedang melakukan penelusuran secara detail pada intinya hakim tidak boleh merangkap jabatan," kata Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Hakim yang Tangani Perkara Karen Agustiawan Jadi Komisaris Anak Usaha Pertamina

Berdasarkan laman Pertamina Patra Niaga, Anwar berada di jajaran Komisaris bersama Basuki Trikora Putra, Muhammad Yusni dan Agus Cahyono Adi. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono menyatakan, Anwar telah mengajukan pengunduran diri usai ditetapkan sebagai komisaris di anak perusahaan PT Pertamina.

Jaja menyatakan, saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai diangkatnya Anwar sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini lantaran KY tidak berwenang menangani jika Anwar sudah berhenti sebagai hakim.

"Nanti kita setelah ada data-data, apakah dia sudah berhenti atau belum berhenti. Kalau dia masih jadi hakim kewenangan KY, kalau sudah tidak jadi hakim bukan lagi kewenangan KY," katanya.

Selama bertugas sebagai Hakim ad hoc pada PN Jakarta Pusat, Anwar pernah menangani sejumlah kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi proyek e-KTP, kasus kegagalan Pertamina dalam akuisisi Blok BMG yang menjerat mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, dan kini sedang menangani kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Saat mengadili kasus yang menjerat Karen Agustiawan, Anwar menyatakan dissenting opinion dan menyatakan Karen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Anwar memandang aksi Karen sebagai bentuk risiko bisnis. Perbedaan pandangan Karen pun tidak dipersoalkan sebagai upaya penyalahgunaan wewenang karena kewenangan keputusan ada pada direksi, bukan komisaris. Selain itu, Karen dan direksi sudah mendapat release and discharge untuk ikut lelang.

"Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka hakim anggota 3 berpendapat bahwa terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagimana dakwaan primer maupun dakwaan subsider," kata hakim Anwar saat membacakan dissenting opinion dalam sidang pembacaan amar putusan terhadap Karen di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 10 Juni 2019 lalu.



Sumber: BeritaSatu.com