KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK

KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK

Rabu, 1 Juli 2020 | 20:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memersilakan mantan Menpora Imam Nahrawi maupun kuasa hukumnya untuk melaporkan jika mengetahui adanya aliran uang terkait kasus suap dana hibah KONI kepada petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Imam dan kuasa hukumnya yang meminta lembaga antikorupsi mengusut tuntas dan menjerat pihak lain yang terlibat kasus suap dana hibah KONI. Imam yang telah divonis bersalah dan dihukum 7 tahun pidana penjara itu mengklaim tidak menikmati aliran dana dari suap KONI.

"Jika saat ini tim penasihat hukum maupun terdakwa Imam Nahrawi mempunyai bukti-bukti yang sekarang akan diakuinya, silakan lapor ke KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020).

Sebelumnya, usai mendengar putusan Majelis Hakim, Imam Nahrawi meminta KPK mengusut tuntas dan menjerat terutama nama-nama yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Sementara, tim kuasa hukum Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab menyebut KPK memiliki sadapan mengenai aliran uang kepada petinggi Kejagung dan BPK. Bahkan kata Wa Ode, asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum telah mengungkap secara terang mengenai aliran uang tersebut saat bersaksi dalam persidangan Inan Nahrawi, termasuk mengenai nama petinggi Kejagung dan BPK hingga nominal yang diterima mereka.

Ali Fikri mengatakan, selama proses persidangan, Imam Nahrawi tidak koperatif. Tak hanya membantah mengenak uang yang diterimanya, Imam juga tidak membuka mengenai keterlibatan pihak lain.

“Berdasarkan informasi JPU, selama persidangan Imam Nahrawi tidak kooperatif mengakui fakta adanya penerimaan sejumlah uang maupun pengetahuannya mengenai dugaan pihak-pihak lain, juga menerima sejumlah uang sebagaimana apa yang disampaikan penasihat hukumnya tersebut,” kata Ali.

Ali menegaskan perkara yang menjerat politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah diputus dan Imam dinyatakan bersalah berdasarkan adanya alat bukti yang cukup sejak awal penyidikan. Salah satu alat bukti yang dimiliki KPK dan diuji di persidangan adalah sadapan yang disinggung penasihat hukum Imam.

“(Sadapan) justru merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang oleh terdakwa selaku Menpora saat itu,” kata Ali.
Untuk itu, kata Ali, KPK mempersilakan Imam untuk menempuh langkah hukum banding jika tidak menerima atau keberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Apabila Tim penasihat hukum Terdakwa Imam Nahrawi tidak menerima putusan, silakan masih ada langkah upaya hukum yang dapat ditempuhnya," katanya.

Dalam perkara ini, Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya Miftahul Ulum telah divonis bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Imam Nahrawi. Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Imam berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp18.154.230.882 dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok. Sementara Miftahul Ulum divonis 4 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap terkait pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora serta menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dari sejumlah pihak melalui Ulum.

Saat bersaksi dalam persidangan Imam Nahrawi pada Jumat (15/5/2020), Ulum menyebut adanya aliran dana sebesar Rp 3 miliar kepada Anggota BPK Achsanul Qosasi dan sebesar Rp 7 miliar ke mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman terkait temuan mengenai keuangan KONI maupun Kempora.

Kuasa hukum Imam, Wa Ode Nur Zainab menyampaikan, pernyataan Ulum tersebut sudah diungkapkan di persidangan namun tak ditindaklanjuti oleh KPK. Padahal, Wa Ode menyebut KPK memiliki sadapan mengenai aliran dana tersebut.
“Ada tapping (sadapan) pembicaraan soal uang itu sebenarnya. Tanya ke KPK, dan padahal ada buktinya, tapi itu tidak pernah didalami ,” ungkap Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2020).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ancaman Erupsi Merapi Melebar ke Sektor Barat Laut

Dua kali letusan eskplosif 21 Juni 2020 berdampak siginifikan pada perubahan morfologi puncak Gunung Merapi.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Pelaku Streaming Ilegal Aplikasi IPTV Jadi Tersangka

Pelaku "streaming" ilegal aplikasi IPTV atas konten tayangan sepakbola yang berada di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Bupati Bogor Cari Oknum yang "Amankan" Pentas Rhoma Irama

Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan tengah mencari oknum aparat yang terlibat "mengamankan" acara khitanan yang menjadi tempat pentas Rhoma Irama.

NASIONAL | 1 Juli 2020

KPK Dalami Penggunaan Aliran Dana Mitra Dirgantara Indonesia

KPK mendalami penggunaan uang yang dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (DI) kepada enam perusahaan yang menjadi mitra penjualan dan pemasaran pesawat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Polisi Usut 16 Dugaan Korupsi Bansos di Sumut

Kasus dugaan penyelewengan dana bansos terkait Covid-19 di Sumatera Utara mengembang. Jika semula hanya enam kasus kini bertambah menjadi 16 kasus.

NASIONAL | 1 Juli 2020

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT DI

KPK memperpanjang masa penahanan eks Dirut PT DI selama 40 hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Mahasiswa FKUI Juarai Kompetisi Internasional MIT Covid-19 Challenge

Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Undang Rhoma Irama Manggung, Keluarga Minta Maaf

Pihak keluarga yang menyelenggarakan panggung mengundang Rhoma Irama hingga menyebabkan kerumunan orang di Pamijahan, Kabupaten Bogor meminta maaf.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Komisi X DPR Sebut PPDB DKI Prioritas Usia Harus Dicabut

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni beranggapan kebijakan PPDB yang memprioritaskan usia pendaftar harus dicabut.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Kempupera Sertifikasi Pekerja Bangunan Program Sarhunta

Kempupera memberikan pembekalan dan sertifikasi pekerja bangunan untuk program Sarhunta KSPN Super Prioritas Borobudur Jawa Tengah.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS