Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK

Polisi Selidiki Kasus yang Dilaporkan Ketua BPK
Tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta, Kamis (16/4/2020). Benny Tjokrosaputro yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. (Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso)
/ YUD Senin, 29 Juni 2020 | 17:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, mengatakan, jajarannya akan segera menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung F Sampurna, Senin (29/6/2020).

"Sesuai prosedur standar operasi yang ada, setelah beliau melaporkan, tentunya kami akan mendalami dengan memproses laporan itu," kata Prabowo, di Jakarta, Senin.

Ia juga menegaskan bahwa status Benny Tjokro saat ini yang sebagai terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tidak akan menghalangi proses penyelidikan. "Itu dua hal yang berbeda," kata dia.

Pada Senin, Sampurna melaporkan terdakwa Benny Tjokrosaputro ke Badan Reserse Kepolisian Indonesia atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Yang dipermasalahkan adalah dalam persidangan, Tjokro menyebut bahwa Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK melindungi grup tertentu dalam perhitungan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya.

Tjokro saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Laporan Prabowo terdaftar dengan nomor laporan: LP/B/0347/VI/2020/Bareskrim dan Tjokro dipersangkakan pasal 207 KUHP, 310 KUHP dan 311 KUHP.

Prabowo mengatakan tudingan yang dilontarkan Tjokro harus dipertanggungjawabkan karena berimplikasi kepada hukum.

Ia mengatakan bahwa dalam prosedur perhitungan kerugian negara (PKN), aparat penegak hukum mengajukan proses perhitungan kerugian negara kepada BPK setelah ada penetapan tersangka.

Setelah itu, terdapat proses gelar perkara atau ekspos yang menyajikan konstruksi mens rea atau niat jahat dari tersangka. "Maka menjadi tidak berdasar kalau kami dituduh melindungi Bakrie," ujar Prabowo. Tjokro dipersangkakan dengan Pasal 207 KUHP, 310 KUHP dan 311 KUHP.

Prabowo mengatakan tudingan yang dilontarkan Tjokro harus dipertanggungjawabkan karena berimplikasi kepada hukum.

Prabowo mengatakan bahwa dalam prosedur perhitungan kerugian negara, penegak hukum mengajukan proses perhitungan kerugian negara kepada BPK setelah ada penetapan tersangka.

Setelah itu, terdapat proses gelar perkara atau ekspos yang menyajikan konstruksi mens rea atau niat jahat dari tersangka. "Maka menjadi tidak berdasar kalau kami dituduh melindungi Bakrie," ujar Prabowo.



Sumber: ANTARA