Pemohon Uji Materi Ingin Kesetaraan Bidang Penyiaran

Pemohon Uji Materi Ingin Kesetaraan Bidang Penyiaran
Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)
Yuliantino Situmorang / YS Kamis, 25 Juni 2020 | 13:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ingin agar adanya kesetaraan di bidang penyiaran. Terutama bagi penyelenggara siaran digital berbasis internet.

“Perlu kami tegaskan, upaya konstitusional yang kami tempuh bukanlah bentuk perlawanan terhadap layanan platform digital over the top atau OTT. Hari ini dan ke depan layanan OTT terlepas dari penyelenggaranya asing ataupun lokal telah menjadi business model baru di industri penyiaran sehingga harus memperoleh kepastian hukum agar dapat menciptakan level of playing field sesuai amanat konstitusi. Hal itu bisa terwujud hanya apabila layanan OTT yang melakukan aktivitas penyiaran juga tunduk pada UU Penyiaran,” tutur M Imam Nasef, kuasa hukum pemohon uji materi dalam hal ini iNews dan RCTI dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Ia menjelaskan, tujuan dibentuknya UU Penyiaran adalah untuk melindungi kedaulatan nasional di bidang penyiaran. Oleh karenanya, kata dia, di dalamnya diatur mengenai asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran di Indonesia. Bahkan diatur juga pedoman mengenai isi dan perilaku siaran.

Konsekuensinya, apabila ada aktivitas penyiaran yang menyimpang dari aturan itu, pemerintah bisa menindak tegas. Namun, apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak tunduk UU Penyiaran, maka hal itu akan mengancam kedaulatan nasional di bidang penyiaran.

Diakui, perkembangan pesat internet sebagai salah satu media berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi telah membawa peradaban manusia modern memasuki era digital. Internet of Things (IoT) menjadi keniscayaan dan melahirkan berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan OTT.

Layanan OTT terkait konten melalui internet berupa penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri atas tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian atau semuanya. Termasuk bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Berdasarkan klasifikasi itu, layanan OTT yang output-nya berupa layanan konten via internet sebenarnya telah masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran. Pasal itu berbunyi: siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Jadi, kata Imam, layanan OTT yang berupa layanan konten pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran.



Sumber: Suara