Kuasa Hukum Bantah Pasar Modal Jadi Modus Operandi Korupsi Jiwasraya

Kuasa Hukum Bantah Pasar Modal Jadi Modus Operandi Korupsi Jiwasraya
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020. (Foto: ANTARA FOTO / Galih Pradipta)
Fana Suparman / YUD Rabu, 17 Juni 2020 | 20:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membantah pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut pasar modal sebagai bagian modus operandi korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Pernyataan ini disampaikan Soesilo Aribowo, kuasa hukum Heru Hidayat menanggapi tanggapan Jaksa atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa PT AJS.

"Kalau yang namanya modus operandi itu hanya sesaat, suatu tindak pidana modus operandi sesaat saja lah ini kan terdakwa ini, seperti Heru Hidayat kemudian Joko Tirto itu kan emang pekerjaannya di pasar modal tidak ada modus operandi," kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Soesilo menuturkan, salah satu pekerjaan Heru sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk adalah membuat keputusan di pasar modal. Dengan demikian, Soesilo menilai tidak tepat bila Jaksa menyebut pasar modal merupakan bagian dari korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Tindak pidananya nggak pas, dilakukan sebagai tindak pidana korupsi nanti kalau seperti itu semua BUMN yang melakukan go public atau penawaran umum di pasar modal dengan menggunakan rekening ada modus operandi di situ susah," beber Soesilo.

Untuk itu, Soesilo menegaskan perkara PT Asuransi Jiwasraya bukan merupakan ranah tindak pidana korupsi. Hal-hal yang dilakukan Heru merupakan bagian dari keputusan yang mesti dikeluarkan kebijakan di pasar modal.

"Pekerjaan mereka yang ada di situ memang ada di pasar modal. Saya kira yang menjadi poin penting dari apa yang disampaikan pada intinya menurut kita tetap tidak tepat," kata Soesilo.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menyatakan perkara PT Asuransi Jiwasraya merupakan tindak pidana korupsi. Pasar modal dan perasuransian sebagai titik awal dari rasuah tersebut. Hal itu disampaikan JPU saat membacakan surat tanggapan atau replik atas eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/6/2020). Pembacaan surat tanggapan itu dilakukan secara bergantian terhadap enam terdakwa.

"Terdapat berbagai putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan pasar modal dan perasuransian sebagai instrumen modus operandi. Dalam pertimbangannya dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam bidang pasar modal dan perasuransian menjadi titik awal, bahkan meluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana tindak pidana korupsi," kata Jaksa Yadyn.

Pernyataan ini disampaikan Jaksa lantaran dalam eksepsi, penasihat hukum terdakwa mengklaim kasus PT Asuransi Jiwasraya tidak mengandung unsur korupsi. Kasus tersebut disebut masuk pasar modal.

Atas hal tersebut, Jaksa meminta Majelis Hakim menolak keseluruhan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selain itu, Jaksa meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
"Menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu, 3 Juni 2020 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP," kata Jaksa.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya.

Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020. Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat. Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.
Keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Jaksa mengatakan Hendrisman bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny melalui Joko Hartono mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Jaksa juga menyebut Heru, Benny dan Joko turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.
Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa Jaksa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sumber: BeritaSatu.com