Demo Anti Rasialisme Kasus Papua, Ini Jawaban Polri

Demo Anti Rasialisme Kasus Papua, Ini Jawaban Polri
Jalan Arteri kelurahan Malanu Sorong yang diblokade warga Selasa 20 Agustus 2019. (Foto: Antara)
Farouk Arnaz / YUD Rabu, 17 Juni 2020 | 17:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) angkat bicara soal unjuk rasa anti rasialisme yang dilakukan secara serentak terkait persidangan tujuh orang napi kasus Papua yang berlangsung di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono tujuh orang itu didakwa atas dugaan makar dan merupakan pelaku kriminal murni dan bukan tahanan politik.

“Mereka adalah murni pelaku kriminal yang mengakibatkan terjadi kerusuhan di Papua dan khususnya di Kota Jayapura,” kata Argo melalui keterangan tertulis, Rabu (17/6/2020).

Menurut Argo akibatnya banyak masyarakat Papua yang mengalami kerugian baik materil maupun harta benda.

“Jelas mereka pelaku kriminal, sehingga saat ini proses hukum yang dijalani oleh mereka adalah sesuai dengan perbuatannya,” sambung Argo.

Menurutnya polisi memiliki barang bukti yang menjerat mereka sebagai pelaku makar.

“Kami berharap penegakan hukum Papua tidak dianggap sebagai persoalan politik, karena ini murni kriminal,” tambah Argo.

Untuk diketahui aksi demo penolakan sidang ini berlangsung serentak seperti di Bandung, Jawa Barat, yang dilakukan oleh Komite Anti Rasisme (Koar). Lalu di Balikpapan aksi dilakukan oleh Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Anti Rasisme (Gempar).

Tujuh pemuda asal Papua diproses hukum karena diduga terlibat dalam aksi protes yang kemudian berujung kekerasan di Jayapura pertengahan tahun lalu.

Polisi kemudian memproses hukum mereka dan memindahkannya dari tahanan Polda Papua ke Polda Kalimantan Timur untuk menghindari potensi konflik.

Mereka adalah mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun penjara, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara.

Lalu Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay dituntut 15 tahun penjara.



Sumber: BeritaSatu.com