Kuasa Hukum Terdakwa Klaim Kasus Jiwasraya Bukan Korupsi

Kuasa Hukum Terdakwa Klaim Kasus Jiwasraya Bukan Korupsi
Tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta, Kamis (16/4/2020). Benny Tjokrosaputro yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. (Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso)
Fana Suparman / YUD Rabu, 10 Juni 2020 | 17:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kresna Huauruk, kuasa hukum Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto mengklaim perkara PT Asuransi Jiwasraya yang membuat kliennya duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta bukanlah perkara korupsi. Untuk itu, Kresna menyebut Kejaksaan Agung tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan Kresna tersebut salah satunya didasarkan pada surat dakwaan, Jaksa tidak menguraikan perbuatan kliennya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri.

Kresna menyebut, penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung sarat penyimpangan.
Bahkan pelanggaran hukum yang dialami terdakwa terjadi sejak proses penyelidikan perkara ini. Dikatakan, penyidikan perkara ini didasarkan pada hasil penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana di PT Asuransi Jiwasraya. Padahal, katanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kejaksaan Agung tidak diberi kewenangan untuk melakukan Penyelidikan. Fakta tersebut menunjukkan telah terjadi salah kaprah sejak awal penanganan perkara ini.

Baca juga: Kerahkan 50 Jaksa Senior, Kejaksaan Agung Serius Tuntaskan Kasus Jiwasraya

“Bila dikaitkan dengan prinsip fruit of poisonous tree tindakan Kejaksaan tidak sah karena sejak semula diawali oleh perbuatan yang melawan hukum,” kata Kresna dalam keterangannya, Rabu (10/6/2020).

Kresna mengatakan, dengan tidak adanya uraian mengenai perbuatan kliennya untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dalam surat dakwaan menunjukkan Jaksa Penuntut mengakui tidak adanya keuntungan dan perbuatan memperkaya diri sendiri pada diri Terdakwa. Untuk itu, katanya, Jaksa seharusnya tidak dapat menerapkan Pasal 18 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Benny Tjokro dan Heru Hidayat

“Karena tidak ada uraian perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau memperoleh keuntungan maka kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Menurutnya, tuduhan Penuntut Umum mengenai Terdakwa memerkaya atau menguntungkan diri sendiri adalah tuduhan yang tidak berdasar. Dikatakan, dalam surat dakwaan, tidak disebutkan satupun harta benda kliennya yang disita yang merupakan hasil yang diterima dari keuntungan kasus perkara PT Jiwasraya.

Dengan demikian, katanya, harta benda yang disita tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Untuk itu, Kresna menyebut penyitaan atau perampasan yang dilakukan Jaksa tidak sah dan tidak berdasar.

“Tindakan Penyidik perkara a quo yang menyita harta benda terdakwa dan keluarganya adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berdasar,” tegasnya.

Baca juga: MAKI Apresiasi Kejaksaan Agung Selesaikan Berkas Lima Tersangka Jiwasraya

Selain itu, Kresna menilai Jaksa juga tidak cermat mengenai kerugian negara dalam surat dakwaan kliennya. Jaksa, katanya, tidak memperhitungkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih memiliki berbagai saham dan reksadana yang nilainya setiap saat bisa naik dan bisa turun. Dikatakan, Saham belum terjual dan masih dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya, namun sudah dinyatakan mengalami kerugian riil. Padahal, penurunan nilai saham tersebut masih merupakan potensi kerugian. Apalagi, katanya, dalam surat dakwaan, perhitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan nilai saham dan reksadana per tanggal 31 Desember 2019. Padahal tempus perbuatan yang didakwakan Jaksa adalah tahun 2008-2018.

"Perbedaan nilai saham setiap hari, bulan, tahun itu sangat signifikan, karena itu untuk perhitungan cut off tahun 2019 , selain tidak berdasar karena tempus sampai 2018, juga menunjukkan JPU tidak mengerti model perhitungan saham. Hal ini disebabkan karena JPU memaksakan permasalahan pasar modal menjadi tindak pidana korupsi," katanya.

Lebih jauh, Kresna menyebut dalam surat dakwaan, Jaksa tidak jelas menguraikan peran kliennya dalam mengatur dan mengendalikan 13 (tiga belas) manajer investasi (MI). Menurutnya, Jaksa hanya mendasarkan hal tersebut pada asumsi. "Bagaimana, kapan, dengan cara apa, dan atas kesepakatan apa Terdakwa mengendalikan MI juga tidak jelas diuraikan.

Semuanya hanya Berdasarkan Asumsi JPU. Begitu pula mengenai counterparty, Surat dakwaan tidak jelas dalam menguraikan bagaimana terdakwa mengendalikan counterparty dalam transaksi reksa dana di 13 manajer investasi,” katanya.

Jaksa juga tidak secara jelas menguraikan afiliasi antara kliennya dengan Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat terkait investasi PT Asuransi Jiwasraya. Padahal, Kresna mengklaim, kliennya merupakan seorang konsultan yang tidak terafiliasi dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokro dan hanya bekerja berdasarkan keahlian untuk membantu memberi masukan terkait permasalahan kerugian Jiwasraya pada tahun 2008.

Untuk itu, Kresna meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan dana di PT Asuransi Jiwasraya membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Joko Hartono Tirto bersama lima terdakwa lainnya telah merugikan negara Rp 16,8 triliun dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Perbuatan itu dilakukan Joko Hartono Tirto bersama-sama Benny Tjokro; Heru Hidayat; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sumber: BeritaSatu.com