Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP Terkait Pemberhentian Evi Novida

Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP Terkait Pemberhentian Evi Novida
Evi Novida Ginting Manik. (Foto: Antara)
Fana F Suparman / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 16:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan dan kecewa atas sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diminta penjelasan atau klarifikasinya mengenai dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP terkait proses pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Padahal, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyatakan, Ombudsman berhak meminta penjelasan kepada terlapor mengenai permasalahan yang dilaporkan dan telah dinyatakan ditangani oleh Ombudsman.

Adrianus Meliala, Anggota Ombudsman yang menangani laporan Evi Novida menjelaskan, Ombudsman menerima laporan dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP terkait proses pemberhentian Evi selaku Komisioner KPU.

Dalam laporannya kepada Ombudsman, Evi keberatan lantaran menilai rapat pleno DKPP yang memutuskan memberhentikannya sebagai Komisioner KPU bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan rapat pleno putusan dilakukan secara tertutup oleh tujuh Anggota DKPP kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP.

“Sedangkan terhadap pengaduan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat pleno putusan tanggal 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Anggota DKPP," kata Adrianu Meliala dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Selain itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (10) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor.

“Namun dalam hal ini, Pelapor merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan diri,” jelas Adrianus.

Menurut Adrianus, melalui surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM.15-K1/0108.2020/IV/2020, Ombudsman meminta klarifikasi atau penjelasan DKPP mengenai laporan Evi Novida. Namun, setelah menunggu lama, Ombudsman kecewa dengan tanggapan DKPP.

Melalui surat nomor 045/K.DKPP/SEt-04/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, DKPP justru menyatakan tidak tepat untuk untuk menjelaskan kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus untuk menghindari berbagai kemungkinan tafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian Putusan.

Jajaran Ombudsman pun berupaya meminta tanggapan langsung dari DKPP melalui video conference, namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak DKPP. Adrianus mengungkapkan kekecewaan pihaknya atas Sikap DKPP tersebut.

"DKPP selalu berdalih dan berlindung pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di mana putusan DKPP bersifat final dan mengikat," katanya.

Dikatakan Adrianus, pihaknya terpaksa menghentikan dan menutup laporan Evi Novida di Ombudsman karena saat ini substansi permasalahan yang dilaporkan telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia itu didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN.JKT pada tanggal 17 April 2020.

Diberitakan, Evi Novida didampingi kuasa hukumnya, Fadli Nasution melaporkan pemecatannya sebagai Komisioner KPU yang dilakukan DKPP kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dalam pelaporannya, Evi menduga adanya malaadministrasi dalam putusan DKPP yang memberhentikannya dari keanggotaan KPU.

Evi menyatakan pengadu yakni caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya kepada DKPP secara lisan dan tertulis.

Pencabutan aduan ini disampaikan Hendri pada sidang pendahuluan 13 November 2019 atau sebelum dalil-dalil dalam pokok pengaduannya dibacakan di hadapan persidangan.

Untuk itu, Evi menilai pengaduan Hendri seharusnya dinyatakan gugur dan batal demi hukum. Selain itu, Evi menilai proses pembuktian menjadi tidak sempurna dan cacat hukum. Hal ini lantaran meski DKPP memutuskan sidang tetap dilanjutkan pada persidangan kedua pada 17 Januari 2020 dengan agenda pembuktian, Hendri tidak hadir lagi dan tidak ada pihak yang membuktikan pokok perkara dengan alat bukti maupun saksi.

Padahal, terdapat asas hukum 'siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan'. Sementara tanpa dihadiri Hendri, dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada KPU, tidak ada lagi pihak yang dapat membuktikannya.

Tak hanya itu, Evi menyatakan tidak pernah menghadiri persidangan DKPP karena alasan dinas dan kesehatan (operasi) yang bersamaan dengan jadwal sidang DKPP. Sehingga secara pribadi sebagai pihak yang diputus telah melanggar kode etik, Evi tidak pernah diperiksa dan memberikan jawaban dalam persidangan.

Dalam laporannya ini, Evi menyatakan, Keputusan KPU Kalbar menetapkan perolehan suara dan caleg terpilih DPRD Provinsi Kalbar di Dapil Kalbar 6, semata-mata hanyalah menjalankan Putusan MK yang bersifat final dan binding, sebagaimana arahan kebijakan dari KPU yang diputuskan secara kolektif kolegial.

Lebih jauh, Evi juga berargumentasi jika Putusan DKPP diambil dalam rapat pleno tertutup yang hanya dihadiri 4 orang dari seharusnya 7 orang atau minimal 5 orang dalam keadaan tertentu. 



Sumber: Suara Pembaruan