Insan KPK Dilarang Rangkap Jabatan dan Olahraga dengan Pihak Berperkara

Insan KPK Dilarang Rangkap Jabatan dan Olahraga dengan Pihak Berperkara
Dewan Pengawas KPK. (Foto: Antara)
Fana F Suparman / WM Jumat, 15 Mei 2020 | 18:31 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah rampung membentuk peraturan mengenai kode etik yang akan menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku untuk dewas, pimpinan, dan seluruh pegawai KPK, yang selanjutnya disebut sebagai Insan Komisi.

Terdapat tiga peraturan Dewas yang berkaitan dengan kode etik insan KPK, yakni Peraturan Dewan Pengawas KPK 01/2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; Peraturan Dewan Pengawas KPK 02/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; serta Peraturan Dewan Pengawas KPK 03/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK 02/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan terdapat lima Nilai Dasar insan KPK, yakni, Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan.

Setiap Nilai Dasar itu kemudian diturunkan dalam penjelasan yang lebih teknis.

Dalam hal Profesionalisme misalnya, terdapat 16 poin yang tercantum, mulai dari larangan Insan Komisi untuk terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi. Hingga pelarangan untuk rangkap jabatan.

"Menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik, atau jabatan profesi lainnya selama bertugas di Komisi," tulis aturan tersebut yang dikutip pada Jumat (15/5/2020).

Selain itu, di dalam Nilai Dasar Profesionalisme, Insan Komisi juga dilarang untuk melakukan kegiatan olahraga dengan pihak-pihak yang tengah bersinggungan dengan KPK.

"Bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi," bunyi aturan itu.



Sumber: BeritaSatu.com