PSI: Draf Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Tumpang Tindih

PSI: Draf Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Tumpang Tindih
Rian Ernest. (Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat)
Yustinus Paat / RSAT Jumat, 15 Mei 2020 | 21:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme kembali menguat setelah munculnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Juru Bicara PSI Rian Ernest berpandangan bahwa draf Perpres tersebut malah cenderung mengaburkan penanganan tindak terorisme yang diamanatkan UU Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Rian, selama ini penanganan aksi terorisme di Indonesia sudah berjalan baik di bawah koordinasi BNPT dan kepolisian.

"PSI sepenuhnya mendukung argumentasi Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menyebutkan bahwa Perpres ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih instansi dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia," ujar Rian di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Rian mengungkapkan beberapa kelemahan Perpres ini. Pertama, kata dia dari aspek legal, tugas TNI bukanlah penegakan hukum, ketika Perpres memberi ruang penangkalan dan penindakan kepada TNI maka peluang terjadinya pelanggaran Hukum dan HAM akan terjadi.

"Apalagi istilah ‘penangkalan’ tidaklah dikenal di dalam UU Terorisme itu sendiri. Bisa terjadi adanya perebutan wewenang antara penangkalan oleh TNI dan pencegahan oleh BNPT," tutur Rian.

Kedua, kata Rian, Perpres ini tidak memberikan batasan wilayah kerja yang jelas sesuai UU TNI misalnya untuk aksi terorisme luar negeri (pembajakan pesawat Indonesia di luar negeri) atau aksi teror di wilayah perbatasan. "Hal ini bisa menimbulkan masalah lain tumpang tindih wewenang dengan BNPT dan Polri yang sudah memiliki wewenang pencegahan, penindakan dan rehabiltasi," tandas dia.

PSI menilai idealnya TNI turun membantu BNPT dan Polri pada saat situasi sudah semakin genting. Sedangkan, lanjut dia, draf Perpres yang ada malahan membuat TNI bisa secara mandiri bergerak dan beresiko berbenturan kerja di lapangan dengan BNPT dan kepolisian.

"PSI menilai Perpes pelibatan TNI dalam penanganan terorisme belum prioritas, pemerintah harusnya mendorong peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No.5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," pungkas Rian.



Sumber: BeritaSatu.com