Dewas KPK Diminta Tunjukkan Kinerja

Dewas KPK Diminta Tunjukkan Kinerja
Dewan Pengawas KPK. (Foto: Antara)
Fana Suparman / FER Kamis, 7 Mei 2020 | 19:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Baca: Dewas Temukan 18 Permasalahan di KPK

Perpres Nomor 61 Tahun 2020 yang diteken Jokowi pada 21 April 2020 itu mengatur soal gaji Dewan Pengawas KPK dan fasilitas lainnya yang didapat dari negara.

Hal ini lantaran, Dewas KPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK merupakan unsur baru di KPK yang diamanahkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK," demikian bunyi kutipan pertimbangan Jokowi dalam Perpres tersebut, Kamis (7/5/2020).

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK yang kini dijabat Tumpak Hatorangan Panggabean mendapatkan gaji setiap bulannya dengan total sebesar Rp 104.620.500. Sementara, empat anggota Dewas KPK yang kini dijabat Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, Albertina Ho, dan Harjono masing-masing menerima Rp 97.796.250 setiap bulan.

Baca: KPK Bakal Laporkan Kinerja Triwulan Pertama

Gaji tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua.

Secara rinci, Ketua Dewas KPK menerima gaji pokok sebesar Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000, tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp 8.063.500.

Sementara , anggota Dewas KPK menerima gaji pokok Rp 4.620.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.314.000, tunjangan perumahan Rp 34.900.000, tunjangan transportasi Rp 27.330.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp 6.807.250.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden," bunyi Pasal 5.

Baca: Dewas KPK Tolak Wacana Menkumham Bebaskan Koruptor

Selain gaji, ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jaminan keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Jaminan keamanan itu diberikan kepada anggota keluarga ketua dan anggota Dewas KPK.

"Tindakan pengawalan termasuk terhadap suami/istri dan anak serta perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan yang dikendarainya," bunyi Pasal 13.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan, tidak keberatan dengan gaji dan tunjangan pimpinan Dewas KPK yang sangat besar. Namun, dengan gaji besar yang diperolehnya, Boyamin meminta Dewas KPK menunjukkan kinerjanya dalam mengawasi dan memperkuat KPK.

"Prinsipnya saya tidak keberatan dengan gaji tersebut, asalkan disertai dengan kinerja bagus, dan bisa memperkuat kembali KPK," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2020).

Baca: Saut Situmorang Minta KPK Gencarkan OTT

Boyamin mengatakan gaji yang diterima ketua KPK lebih besar dari pimpinan Dewas. "Gaji Ketua KPK keseluruhan termasuk asuransi sekitar Rp 120 juta. Jadi Ketua Dewas KPK masih di bawah Ketua KPK," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com