Suap Impor Bawang Putih, Eks Politikus PDIP Dihukum 7 Tahun Penjara

Suap Impor Bawang Putih, Eks Politikus PDIP Dihukum 7 Tahun Penjara
Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar. (Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto)
Fana Suparman / JAS Rabu, 6 Mei 2020 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra.

Majelis Hakim menyatakan, Nyoman Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari yang dijanjikan Rp 3,5 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung, dan dua pihak swasta Dody Wahyudi dan Zulfikar.

Suap itu diterima Nyoman Dhamantra untuk memuluskan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kemtan). Demikian disampaikan Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan terdakwa Nyoman Dhamantra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/5/2020).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama," ucap hakim Saifuddin.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa mencabut hak politik Nyoman Dhamantra selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Elviyanti dan Mirawati yang merupakan perantara suap untuk Nyoman Dhamantra dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Nyoman Dhamantra dan dua terdakwa lain yakni Elviyanto dan Mirawati terbukti melanggar Pasal 12 huruf ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara ini bermula saat Afung mengajukan permohonan impor melalui empat perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna dan PT Abelux Kawan Sejahtera. Untuk memenuhi kewajiban wajib tanam 5 persen sebagai syarat diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH), Afung bekerja sama dengan PT Pertani.

Dody pernah bertemu dengan Nyoman Dhamantra pada awal 2019. Dalam pertemuan itu, Dody bertanya bagaimana cara mengurus impor bawang putih. Nyoman disebut meminta Dody membicarakan teknis pengurusan impor dengan Mirawati.

Kemudian Dody menawarkan jalur pengurusan impor bawang putih melalui Nyoman dan Mira kepada Afung. Afung kemudian menyetujui hal itu. Dody selanjutnya melakukan pertemuan dengan sejumlah orang, termasuk I Nyoman, Mirawati, dan Elviyanto untuk membahas pengurusan ini.

Uang commitment fee untuk pengurusan impor bawang putih itu disepakati sebesar Rp 3,5 miliar. Dari jumlah itu, senilai Rp 2 miliar dikirim ke rekening bank milik seorang pegawai money changer milik Dhamantra. Sementara, sisanya senilai Rp 1,5 miliar rencananya dimasukkan ke rekening bersama yang dibuat Dody Wahyudi dan Ahmad Syafiq.

Hukuman terhadap ketiga terdakwa itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Nyoman sebelumnya dituntut untuk dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar Nyoman Dhamantra dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Elviyanto dan Mirawati dituntut hukuman tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Atas putusan tersebut, Nyoman, Elviyanti dan Mirawati menyatakan banding. Sedangkan jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. 



Sumber: BeritaSatu.com