ICW Sepakat dengan Dewas yang Soroti Persoalan di Kedeputian Penindakan KPK

ICW Sepakat dengan Dewas yang Soroti Persoalan di Kedeputian Penindakan KPK
Bupati Bengkalis Amril Mukminin (tengah) digiring mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Amril Mukminin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek multiyears pembangunan jalan Duri - Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis dengan nilai suap Rp5,6 miliar. (Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso)
Fana F Suparman / WM Selasa, 28 April 2020 | 19:55 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) sepakat dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang menemukan 18 persoalan di Internal KPK yang mayoritas terdapat di Kedeputian Penindakan. ICW mengakui terdapat sejumlah persoalan yang terjadi di Kedeputian Penindakan KPK saat ini.

"Pada dasarnya sependapat jika Dewan Pengawas menyoroti sektor penindakan yang ada di KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Selasa (28/4/2020).

Terkait OTT terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, misalnya, ICW menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang dilakukan KPK, seperti kegagalan Lembaga Antikorupsi menyegel kantor DPP PDIP.

Pimpinan KPK juga tidak mampu menjelaskan kejadian yang terjadi di PTIK saat tim Satgas yang mengejar caleg PDIP Harun Masiku justru diperiksa hingga dites urine oleh polisi yang sedang bertugas di lokasi. Kontroversi lainnya mengenai simpang siur keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

"Sampai saat ini kantor DPP PDIP tidak kunjung digeledah oleh KPK. Padahal kasusnya sudah masuk di ranah penyidikan," katanya.

Di sisi lain, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri Cs hingga kini tak menyentuh kasus-kasus besar yang sebelumnya menjadi perhatian KPK, seperti kasus korupsi SKL BLBI, bailout Bank Century, hingga kasus korupsi proyek e-KTP. ICW juga menyoroti mengenai polemik penyidik KPK, Kompol Rossa yang yang 'dipaksa' keluar dari institusi KPK.

"Sebab Pimpinan KPK tidak mampu menjelaskan alasan yang masuk akal terkait dengan hal tersebut. Terlebih lagi, Kompol Rossa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus tangkap tangan Komisioner KPU dan melibatkan salah satu mantan calon anggota legislastif asal PDIP, Harun Masiku. Sehingga kebijakan itu patut untuk dipertanyakan," katanya.

ICW juga meminta Dewas KPK mengevaluasi niat Pimpinan KPK dalam memburu para buronan. Perburuan terhadal Harun Masiku misalnya, terhitung sudah lebih dari empat bulan. Dengan waktu yang demikian panjang, tak keliru jika kemudian publik memiliki persepsi KPK tidak berniat untuk menangkap Harun Masiku.

"Hal lain lagi ketika KPK melakukan seleksi jabatan struktural di sektor penindakan. Praktis proses ini dilakukan secara tertutup dan kental nuansa konflik kepentingan. Poin ini penting juga untuk disorot oleh Dewan Pengawas," katanya.

Dengan berbagai persoalan itu, Kurnia mengatakan, KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri Cs telah mengalami kemunduran yang luar biasa.

Untuk itu, ICW meminta Dewas menegur keras pimpinan KPK yang dinilai telah gagal membawa lembaga antikorupsi menjadi lebih baik.

"Dewan Pengawas seharusnya dapat memberikan teguran, bahkan sanksi, kepada Pimpinan KPK karena gagal membawa institusi anti rasuah ini menjadi yang lebih baik di mata masyarakat," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com