Suap Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Dituntut 6 Tahun Penjara

Suap Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Dituntut 6 Tahun Penjara
Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun. (Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga)
Fana F Suparman / WM Rabu, 18 Maret 2020 | 15:27 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun untuk dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK juga menuntut hak politik Nurdin dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Jaksa meyakini, Nurdin terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau.

"Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Asri Irawan saat membacakan surat tuntutan terhadap Nurdin Basirun, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Jaksa meyakini Nurdin telah menerima suap sebesar Sin$ 11 ribu dan Rp 45 juta dari pengusaha Kock Meng. Suap itu diterima Nurdin melalui nelayan suruhan‎nya, Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono.

Suap ini diberikan agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Riau menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare. Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

Nurdin Basirun mengarahkan Edy untuk mengumpulkan uang buat kepentingan Nurdin Basirun yang bersumber dari investor yang sedang mengurus perizinan pemanfaatan/pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi tanpa melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Uang pengurusan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Nurdin Basirun dalam rangka kunjungan ke pulau-pulau, serta penerimaan tunai oleh Nurdin Basirun dan untuk kepentingan operasional Edy dan Budy.

Tak hanya suap, Jaksa KPK juga meyakini Nurdin terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 4,2 miliar. Gratifikasi itu diterima Nurdin dari pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.
Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal.

Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menyatakan perbuatan Nurdin tidak sejalan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatan Nurdin juga telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat. Sementara untuk hal yang meringankan, Nurdin belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.



Sumber: BeritaSatu.com