Penghapusan Religiositas dari Nilai Dasar KPK Tuai Kritik
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Penghapusan Religiositas dari Nilai Dasar KPK Tuai Kritik

Senin, 9 Maret 2020 | 14:12 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghapus religiositas dari nilai dasar KPK menuai kritikan. Dewas dinilai tengah melakukan sekularisasi dalam pemberantasan korupsi.

“Dengan menghilangkan nilai religiositas sebagai nilai etik bagi seluruh pimpinan dan jajaran KPK, Dewas bisa dianggap mengabaikan sila pertama Pancasila,” kata Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Menurut Arsul, Dewas seakan-akan memandang agama tidak penting. Arsul tak mengetahui persis pertimbangan Dewas menghapus nilai religiositas. Sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan tersebut mensinyalir, penghapusan berlatar belakang berkembangnya isu kelompok “Taliban” di KPK.

“Bisa jadi ini karena Dewas alergi dengan berkembangnya isu bahwa di KPK ada kelompok “Taliban”, berjenggot atau celana cingkrang,” ujar Arsul seraya menilai isu itu sepatutnya tidak dijadikan sebagai alasan.

Arsul menyatakan, Dewas semestinya fokus dalam pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Arsul meminta Dewas memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

“Bukan soal paham keberagamaan orang KPK apalagi soal cara berpakaian atau tampilan fisiknya,” ucap Arsul.

Sebelumnya Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan nilai dasar baru KPK diperlukan karena perubahan regulasi KPK. Tumpak menambahkan Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang KPK mewajibkan institusi itu bekerja sama, koordinasi dengan lembaga negara lain.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil menilai adanya ketakutan atas Islam.

“Saya khawatir penghilangan nilai religiusitas ini menunjukkan Dewas punya pemikiran Islamphobia,” kata Nasir.

Nasir pun menyebut, “Ada ketakutan bahwa memasukkan religiositas seolah-olah ada agamisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya meyayangkan hilangnya nilai religiusitas dalam kode etik KPK.”

Nasir menambahkan nilai-nilai religi secara konseptual dan fungsional sangat mempengaruhi etika penyelenggara negara “Tidak ada kerugian, bahkan akan menguntungkan jika nilai religiositas masuk dalam kode etik KPK,” tegas Nasir



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kapolda Papua: Perempuan dan Anak-Anak Alami Kekerasan oleh KKB

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan kaum perempuan dan anak-anak di Papua menjadi korban kekerasan yang dilakukan KKB.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Cegah Karhutla, Aplikasi Lancang Kuning Diperluas

Aplikasi Lancang Kuning milk Polda Riau yang dibuat untuk mendeteksi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diperluas ke 11 Polda lain.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Guru dan Siswa Pulang dari Negara Episentrum Virus Corona Diliburkan 14 Hari

Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus corona atau Covid-19 boleh meliburkan diri selama 14 hari.

NASIONAL | 9 Maret 2020

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan KPCDI

NASIONAL | 9 Maret 2020

Kasus 1 dan 2 Virus Corona Terpukul Berat karena Identitas Terpublikasi

Achmad Yurianto mengatakan kondisi psikis pasien Kasus 1 dan 2 virus corona dalam keadaan terpukul berat, karena identitas pribadi mereka telah terpublikasikan.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Menko PMK: Penambahan Hari Libur Bukan karena Virus Corona

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, tidak ada hubungan penambahan hari libur dengan wabah virus corona (Covid-19) saat ini.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Pemerintah Tambah 4 Hari Cuti Bersama Tahun 2020

Pemerintah merevisi SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2020 terkait penambahan empat hari untuk cuti bersama pada tahun 2020.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Bertemu Ganjar Pranowo, Mantan Anggota ISIS Ingin Bantu Deradikalisasi di Jateng

Mantan anggota ISIS Febri Ramdani menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan ingin membantu program deradikalisasi yang digalakkan Pemprov Jateng.

NASIONAL | 9 Maret 2020

Hadiri Kenduren, Mendes PDTT: Durian Jadi Buah Andalan Jombang

Dengan durian sebagai buah andalan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar harap Jombang dapat menjadi ikon wisata Jombang.

NASIONAL | 8 Maret 2020

Lantik PNS, Sekjen Kemendes Tegaskan Pentingnya Nilai APIK

Sekjen Kemendes PDTT himbau PNS baru untuk menerapkan nilai-nilai Akuntabilitas, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan. (APIK)

NASIONAL | 9 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS