Penghapusan Religiositas dari Nilai Dasar KPK Tuai Kritik

Penghapusan Religiositas dari Nilai Dasar KPK Tuai Kritik
Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / WM Senin, 9 Maret 2020 | 14:12 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghapus religiositas dari nilai dasar KPK menuai kritikan. Dewas dinilai tengah melakukan sekularisasi dalam pemberantasan korupsi.

“Dengan menghilangkan nilai religiositas sebagai nilai etik bagi seluruh pimpinan dan jajaran KPK, Dewas bisa dianggap mengabaikan sila pertama Pancasila,” kata Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Menurut Arsul, Dewas seakan-akan memandang agama tidak penting. Arsul tak mengetahui persis pertimbangan Dewas menghapus nilai religiositas. Sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan tersebut mensinyalir, penghapusan berlatar belakang berkembangnya isu kelompok “Taliban” di KPK.

“Bisa jadi ini karena Dewas alergi dengan berkembangnya isu bahwa di KPK ada kelompok “Taliban”, berjenggot atau celana cingkrang,” ujar Arsul seraya menilai isu itu sepatutnya tidak dijadikan sebagai alasan.

Arsul menyatakan, Dewas semestinya fokus dalam pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Arsul meminta Dewas memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

“Bukan soal paham keberagamaan orang KPK apalagi soal cara berpakaian atau tampilan fisiknya,” ucap Arsul.

Sebelumnya Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan nilai dasar baru KPK diperlukan karena perubahan regulasi KPK. Tumpak menambahkan Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang KPK mewajibkan institusi itu bekerja sama, koordinasi dengan lembaga negara lain.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil menilai adanya ketakutan atas Islam.

“Saya khawatir penghilangan nilai religiusitas ini menunjukkan Dewas punya pemikiran Islamphobia,” kata Nasir.

Nasir pun menyebut, “Ada ketakutan bahwa memasukkan religiositas seolah-olah ada agamisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya meyayangkan hilangnya nilai religiusitas dalam kode etik KPK.”

Nasir menambahkan nilai-nilai religi secara konseptual dan fungsional sangat mempengaruhi etika penyelenggara negara “Tidak ada kerugian, bahkan akan menguntungkan jika nilai religiositas masuk dalam kode etik KPK,” tegas Nasir



Sumber: BeritaSatu.com