Dewan Pengawas Rampung Susun Kode Etik KPK

Dewan Pengawas Rampung Susun Kode Etik KPK
Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: Antara)
Fana Suparman / FER Kamis, 5 Maret 2020 | 20:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah rampung menyusun kode etik untuk internal KPK. Penyusunan dan penetapan kode etik merupakan tugas Dewas KPK yang diatur dalam Pasal 37 B huruf c UU nomor 19 tahun 2019. Namun, aturan etik bagi pimpinan dan seluruh pegawai KPK itu belum dapat diberlakukan lantaran menunggu pengesahan melalui peraturan komisi (Perkom).

Baca: Mahfud Tegaskan Pemerintah Ingin KPK Tetap Kuat

"Sudah kita selesaikan. Tetapi, nanti tunggu pimpinan akan buat perkom," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Tumpak menyatakan, secara substansi, kode etik yang disusun Dewas KPK tak banyak berubah dengan kode etik sebelumnya. Hanya saja, ada salah satu nilai dasar baru yakni sinergisitas. Penambahan nilai itu, untuk menyelaraskan UU KPK hasil revisi.

"Undang-undang baru itu dijelaskan bahwa KPK harus melakukan kerja sama yang baik, bersinergi, kordinasi dan supervisi secara baik. Bahkan, di situ juga ada joint operation. Di dalam penjelasan undang-undang itu kita cantumkan itu sebagai salah satu nilai dasar, sinergi," kata Tumpak.

Baca: Pencegahan Korupsi Tak Hanya Tergantung KPK

Meski demikian, Tumpak meyakini sinergisitas tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. Sebaliknya, kode etik tersebut dinilai tetap akan menjaga nilai indepedensi lembaga antikorupsi. "Oh tidak (rawan konflik kepentingan). Independensinya juga kita atur sedemikian rupa. Sinergi tak berarti kompromi, itu jelas disebut di kode etik kita," katanya.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, lima pimpinan KPK jilid V selalu berkomunikasi dengan Dewas KPK terkait pembentukan dan penerapan kode etik. Dikatakan, terdapat tiga peraturan mengenai kode etik yang sudah disepakati pimpinan dan Dewas KPK.

"Pertama adalah kode etik itu sendiri, kedua adalah tata cara penegakannya, dan yang ketiga adalah mekanisme periksaan atau persidangan," katanya.

Baca: KPK Tetapkan Empat Sektor Utama Pemberantasan Korupsi

Dikatakan Firli, tiga rancangan peraturan itu telah disosialisasikan. Saat ini, rancangan kode etik itu sedang diajukan ke Kemkumham. "Nanti kalau sudah diundangkan maka tentu kita akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan itu kita sampaikan," katanya.

Firli mengatakan, kode etik yang baru merupakan penggabungan dari kode etik yang telah ada. Tidak ada yang berkurang dibanding kode etik sebelumnya.

"Bahkan ada nilai-nilai yang kita tambahkan antara lain adalah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kode etik pelaksanaan tugas pokok KPK itu sinergi maka kita tambahkan juga nilai salah satu nilai kode etik adalah sinrgitas," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com