KPK Hentikan 36 Penyelidikan

KPK Hentikan 36 Penyelidikan
Firli Bahuri. (Foto: Antara)
Fana Suparman / WM Kamis, 20 Februari 2020 | 18:55 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 penyelidikan dugaan korupsi sejak Pimpinan Jilid V dilantik pada 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020. Hal ini diketahui dari dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum KPK Tahun 2020 yang didapat awak media.

Berdasar dokumen yang sama terdapat sekitar 21 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara korupsi yang sudah diterbitkan selama Firli Bahuri Cs menjabat. Dengan demikian, berdasarkan dokumen itu terdapat 325 penyelidikan aktif yang dilakukan KPK hingga 20 Februari 2020.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut.

"KPK mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap Penyelidikan. Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2020)

Ali enggan membeberkan penyelidikan yang telah dihentikan. Ali hanya menyebut jenis dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN dan lainnya.

"Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/ DPRD," katanya.

Ali menjelaskan, penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Berdasarkan definisi itu, Ali mengatakan dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

"Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," katanya.

Selain itu, Ali mengatakan, penghentian penyelidikan bukan praktik yang baru dilakukan KPK. Sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2016, kata Ali, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.

"Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," katanya.

Ali memaparkan, dalam menghentikan sebuah penyelidikan, KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Beberapa di antaranya, proses penyelidikan yang berlangsung lama. Bahkan, terdapat suatu kasus yang diselidiki sejak 2011 atau sembilan tahun lalu.

Selain itu, penghentian suatu penyelidikan dilakukan lantaran tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukan tindak pidana korupsi.

"Dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.

Selain itu, kata Ali, Pasal 40 UU KPK 30/2002 melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Untuk itu, di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat. Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan.

Hal ini juga menjadi dasar bagi KPK setelah berlakunya UU 19.2019. Meski UU yang baru itu membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, Ali menyatakan, Lembaga Antikorupsi tetap wajib menangani perkara secara hati-hati. Hal ini lantaran Pasal 40 UU 19/2019 menyatakan penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu dua tahun.

"Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com