Penghentian 36 Penyelidikan, Pimpinan KPK Tak Lapor ke Dewas

Penghentian 36 Penyelidikan, Pimpinan KPK Tak Lapor ke Dewas
Alexander Marwata. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WM Jumat, 21 Februari 2020 | 18:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak melaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) mengenai dihentikannya 36 penyelidikan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penghentian penyelidikan merupakan kewenangan pimpinan.

"(Dilaporkan ke Dewas) Enggak lah. Ini keputusan pimpinan," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Alex mengklaim penghentian 36 penyelidikan ini berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian ini pun, klaim Alex, melalui gelar perkara yang dilakukan Kedeputian Penindakan yang melibatkan tim penyelidik.

"Saya kira di Deputi Penindakan sudah (gelar perkara). Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi kan, ini kan penyelidik, penyelidik yang menelaah yang melakukan penyelidikan. Dia yang tahu, apakah sudah cukup bukti atau belum untuk dilakukan ekspose, untuk ditindaklanjuti di proses penyidikan. mereka yang evaluasi, evaluasi itu disampaikan ke Deputi Penindakan. Kemudian diusulkan ke pimpinan, pimpinan membaca. Ada laporannya? Ada. Kendalanya dimana, permasalahan dimana, kenapa penyelidikannya itu harus dihetikan. Ada disitu semua, di laporan tersebut," katanya.

Alex mengklaim 36 penyelidikan yang dihentikan merupakan penyelidikan tertutup dan sebagian besar dugaan tindak pidana suap. Dalam penyelidik tertutup itu, KPK mendapat informasi mengenai adanya dugaan korupsi namun setelah diselidiki dan diterjunkan tim ke lapangan, KPK tidak mendapatkan bukti terkait dugaan korupsi tersebut

"Kita tidak mendapat bukti apapun, buat apa kita teruskan. Enggak ada persoalan," katanya.

Sementara untuk penyelidikan terbuka atas kasus dugaan korupsi yang menyedot perhatian masyarakat, seperti Century dan lainnya, Alex mengklaim tidak dihentikan. Namun, tak tertutup kemungkinan, penyelidikan terbuka atas kasus-kasus tersebut pun dihentikan jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Kalau kasus yang penyelidikan terbuka belum ada yang kita hentikan. Apa bisa dihentikan? Bisa saja mungkin dari evaluasi dari keterangan saksi-saksi yang kita undang dan dokumen kita kumpulkan ternyata tidak cukup bukti untuk naik kasus itu ke proses selanjutnya penyidikan," katanya.

Alex enggan membeberkan secara rinci kasus-kasus yang penyelidikannya dihentikan. Alex hanya menyebut sebagian besar penyelidikan yang dihentikan merupakan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pengurusan perkara, dan jual beli jabatan.

Alex beralasan, tidak dibeberkannya secara rinci penyelidikan yang dihentikan lantaran untuk melindungi pihak terlapor. Meski dihentikan, katanya, kasus-kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Kedeputian Pencegahan untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

Selain itu, kata Alex, tidak tertutup kemungkinan KPK akan membuka kembali penyelidikan yang telah dihentikan jika ditemukan alat bukti atau fakta baru.

"Sebetulnya proses penyelidikan kita hentikan itu bukan berarti kalau kita nanti dapat informasi lebih lanjut ya. Ini bisa kita buka lagi. Ini ibaratnya itu oke lah sementara kita simpan dulu. Kita file proses penyelidikan, tetapi nanti kalau ada laporan masyarakat masuk lagi, masih berkaitan dengan proses penyelidikan, ya kita buka lagi. Penyidikan masih bisa dibuka, apalagi proses penyelidikan, masih sangat terbuka untuk dilakukan penyelidikan lagi atas kasus yang sama," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com