KPK Klaim Penyelidikan Kasus Newmont dan Century Tak Dihentikan

KPK Klaim Penyelidikan Kasus Newmont dan Century Tak Dihentikan
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Fana Suparman / WBP Kamis, 20 Februari 2020 | 22:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 penyelidikan dugaan korupsi sejak Pimpinan Jilid V dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020. Namun, KPK memastikan penyelidikan sejumlah dugaan korupsi yang menyedot perhatian masyarakat tidak termasuk dalam 36 penyelidikan yang dihentikan.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan, penyelidikan dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih terus berjalan. Demikian pula penyelidikan dugaan korupsi terkait divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara. Penyelidikan dari pengembangan kasus besar lainnya, seperti e-KTP dan BLBI juga tidak termasuk dari 36 penyelidikan yang dihentikan. "Termasuk juga tadi ada pertanyaan apakah perkara di Lombok lalu RJL (RJ Lino) kami pastikan bukan itu. Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL, bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Meski demikian, Ali tak membeberkan secara rinci dugaan korupsi yang penyelidikannya telah dihentikan. Ali hanya menyebut jenis dugaan korupsi yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, mulai dari dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, kementerian dan lainnya. "Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/ DPRD," katanya.

Ali mengaku tidak dapat menyampaikan secara rinci penyelidikan yang telah dihentikan lantaran penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke masyarakat. Apalagi, katanya, tak tertutup kemungkinan Lembaga Antikorupsi bakal kembali membuka proses penyelidikan sepanjang ditemukan fakta baru. "Tentunya penghentian penyelidikan dan penyidikan sekalipun jika ada fakta-fakta baru yang mendukung proses itu tentunya bisa dibuka kembali. Jadi masih perkara berjalan tentunya tidak bisa kami sampaikan," katanya.

Ali menjelaskan, penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berdasarkan definisi itu, Ali mengatakan dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan. "Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," katanya.
Selain itu, Ali mengatakan, penghentian penyelidikan bukan praktik yang baru dilakukan KPK. Sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2016, kata Ali, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus. "Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab," katanya.

Ali memaparkan, dalam menghentikan sebuah penyelidikan, KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Beberapa di antaranya, proses penyelidikan yang berlangsung lama. Bahkan, terdapat suatu kasus yang diselidiki sejak 2011 atau sembilan tahun lalu. Selain itu, penghentian suatu penyelidikan dilakukan lantaran tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukan tindak pidana korupsi. "Dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.

Selain itu, kata Ali, Pasal 40 UU KPK No 30 Tahun 2002 melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Untuk itu, di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat. Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan.

Hal ini juga menjadi dasar bagi KPK setelah berlakunya UU nomor 19 tahun 2019. Meski UU yang baru itu membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, Ali menyatakan Lembaga Antikorupsi tetap wajib menangani perkara secara hati-hati. Hal ini lantaran Pasal 40 UU No 19/2019 menyatakan penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu dua tahun. "Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan," katanya



Sumber: BeritaSatu.com