Bumigas Bantah Tuduhan KPK

Bumigas Bantah Tuduhan KPK
Kantor KPK di Kuningan, Jakarta. ( Foto: Suara Pembaruan / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Rabu, 19 Februari 2020 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumigas Energi melalui kuasa hukumnya, Khresna Guntarto membantah tudingan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri yang menyebut adanya potensi kerugian negara yang dilakukan Bumigas Energi di proyek panas bumi Dieng dan Patuha.

"Sikap KPK yang membela kepentingan PT Geodipa Energi untuk mendepak PT Bumigas Energi patut dipertanyakan. KPK tidak layak menuding masuknya PT Bumigas Energi dalam proyek Dieng dan Patuha akan mengakibatkan kerugian negara. KPK seharusnya memeriksa potensi kerugian negara yang dilakukan oleh PT Geo Dipa Energi," kata Guntarto di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Menurut Guntarto, yang berpotensi merugikan negara justru PT Geo Dipa Energi lantaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi dan Izin Wilayah Kerja (WKP).

Padahal, kedua izin diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Panas Bumi. "PT Geo Dipa Energi diduga kuat melanggar dan telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagaimana proses penyidikan masih berlangsung di Bareskrim Polri sesuai Laporan Polisi Nomor LP/700/ VII/2016/Bareskrim," kata Guntarto.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut adanya potensi kerugian negara dalam salah satu proses negosiasi antara PT Bumigas dan PT Geo Dipa pada 2017. Saat itu, Bumigas menuntut Geo Dipa Energi untuk menyerahkan proyek Patuha I yang telah berproduksi senilai US$ 3 - 4 juta setipa bulannya.

Pernyataan Ali Fikri itu terkait dilaporkannya Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum PT Bumigas. Pahala dilaporkan karena mengeluarkan surat rekomendasi berdasarkan pengaduan dari Geo Dipa dalam surat tertanggal 16 Februari 2017 dengan nomor 029/PST.00-GDE/II/ 2017.

Dalam surat itu, Geo Dipa meminta klarifikasi rekening bank milik PT Bumigas Energi yang disebut berada di Bank HSBC Hong Kong. Sebab, dalam suratnya kepada Geo Dipa, Bumigas mengaku telah mendapat setoran dana pada 29 April 2005 sebesar 40 juta Hong Kong Dolar dari investornya yang disebut dari Honest Group Holdings Limited. Itu setara dengan US$ 5,160,000 saat itu.

Namun, dalam surat yang diteken oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, disebutkan bahwa transaksi tersebut tidak dapat ditelusuri karena diluar periode penyimpanan data HSBC Hong Kong.

Selain itu, menurut informasi yang didapat KPK, PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup.

Keterangan Pahala Nainggolan itu dibantah Guntarto. Menurutnya, keterangan Pahala itu tidak benar karena PT HSBC Indonesia bukanlah cabang dari Bank HSBC Hong Kong.

Selain itu, kata Guntarto, berdasarkan keterangan HSBC Hong Kong sendiri tanggal 28 Maret 2018 kepada PT Bumigas telah dijelaskan bahwa pernah ada satu kali pembayaran kepada rekening HSBC Hong Kong atas nama PT Bumigas tahun 2005.

"Dengan demikian, Surat Pejabat KPK kepada PT Geo Dipa bersifat ambigu dan diduga menyampaikan keterangan palsu dengan menyimpulkan secara sepihak dan tidak benar PT Bumigas tidak memiliki rekening HSBC Hong Kong baik dalam status aktif maupun yang telah tutup," kata Guntarto.

Atas dasar itu, PT Bumigas Energi melaporkan Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri. Aduan itu tertuang dalam surat dengan nomor laporan LP/B/0895/X/2019/Bareskrim.

"Berdasarkan bukti yang ada, Bumigas Energi telah menyediakan ketersediaan dana tersebut sebagaimana Surat PT. BGE No. 089/2005 pada tanggal 29 April 2005 kepada PT. Geo Dipa. First drawdown yang dibuktikan sejumlah 40 juta Dollar Hong Kong atau setara US$ 5.160.000 saat itu," tambah Guntarto.

Menurut Gutarto, fakta itu diingkari oleh Pt Geo Dipa dengan memanfaatkan oknum pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konfirmasi terhadap penyediaan dana dan pembukaan rekening atas nama PT. Bumi Gas Energi di Bank HSBC (Hongkong). Surat permintaan konfirmasi itu dilayangkan oleh PT Geo Dipa ke KPK.

Konflik

PT Bumigas dan Geo Dipa awalnya bekerja sama dalam pengembangan area panas bumi Dieng di Jawa Tengah dan panas bumi Patuha di Jawa Barat. Keduanya menandatangi perjanjian kerja sama pada 1 Februari 2005 untuk menggarap proyek senilai US$ 488,9 juta itu. Namun, proyek itu sempat terbengkalai. Menurut Geo Dipa, Bumigas wanprestasi, tidak menjalankan kewajibannya.

Areal panas bumi Dieng - Patuha itu sebelumnya dikerjakan oleh Himpurna California Energy Ltd (HCE) dan Patuha Power Ltd (PPL). Oleh Overseas Private Investment Company (OPIC) kepada Pemerintah RI proyek itu lalu diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

"PT GDE bermula dari kesepakatan bersama Pertamina dengan PLN untuk mendirikan perusahaan pada tahun 2002 guna melakukan pegelolaan aset Panas Bumi di Dataran Tinggi Dieng dan Patuha bekas areal pengusahaan panas bumi dari OPIC itu," kata Guntarto.

Pada 2002, pemerintah membentuk Geo Dipa Energi untuk menggarap proyek itu. Sahamnya, 93,3% dipegang oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan sisa 6,7% dipegang PT PLN (Persero) yang nota benenya juga milik negara.

Saat proses penjajakan kerja sama antara PT Geo Dipa dan PT Bumigas, pada 22 Oktober 2003, diberlakukan UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Pasal 11 Ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2003 mewajibkan izin usaha pengusahaan panas bumi (IUP) dari menteri, gubernur dan bupati/ wali kota sesuai kewenangan masing-masing terhadap setiap kegiatan pengusahaan panas bumi.

"Sehubungan dengan kewajiban IUP tersebut, PT Bumigas Energi menemukan hambatan dalam melakukan kerja sama dengan PT Geo Dipa karena tidak jelasnya izin pengusahaan panas bumi yang dikantongi oleh Geo Dipa. Padahal, Geo Dipa sebelumnya sudah mengklaim kepemilikan izin yang dimaksud dalam Perjanjian Nomor KTR 001/GDE/II/2005," kata Guntarto.

Yang sebenarnya, terjadi, kata Guntarto, izin sebelumnya dipegang oleh Pertamina. Sementara Geo Dipa hanya pernah ditawarkan kontrak operasi bersama oleh Pertamina yang tidak pernah terealisasi hingga saat ini.

Geo Dipa lantas membawa kasusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani). Ini adalah lembaga penyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Geo Dipa ingin perjanjian kerjasama dengan Bumigas dibatalkan. Dengan begitu, mereka bisa mencari mitra lain agar proyek bisa dirampungkan.

Setahun kemudian, Bani mengeluarkan putusan. Isinya yakni mengabulkan permohonan Geo Dipa. Bumigas tidak terima, dan mengajukan berbagai upaya hukum. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga banding dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). Semuanya ditolak. Terakhir adalah putusan MA Nomor 16PK/PDT SUS/2010 tertanggal 26 Mei 2010.

Sejak putusan peninjauan kembali itu keluar, Geo Dipa merasa tidak punya ikatan kerja sama lagi dengan Bumigas. Perusahaan plat merah itu kemudian memulai babak baru yakni mencari rekan kerja baru dan memulai pekerjaan kontruksi pembangunan PLTP Patuha Unit 1 dengan kapasitas 55 MW. Untuk pendanaan, digandenglah Bank BNI.

Mitra yang terpilih adalah Konsorsium Marubeni Corporation dan PT Matlamat Cakera Canggih. Mulai dibangun sejak Mei 2012, PLTP Patuha 1 mulai beroperasi pada September 2014.

Namun, Bumigas rupanya belum menyerah. Mereka kembali mengajukan gugatan yang semula telah kandas hingga ke MA.
Dalam gugatan babak kedua ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak permohonan putusan Bani. Namun, MA kemudian mengabulkannya lewat putusan Nomor 586 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 24 Oktober 2012. Pertimbangan MA, putusan Bani dibatalkan karena "adanya tipu muslihat."

Geo Dipa pun kemudian mengajukan permohonan balik ke MA, namun dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan itu keluar pada 20 Februari 2014 dan 28 Mei 2015. Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh Bani hidup lagi.

Sebagai konsekuensinya, Bumigas meminta renegosiasi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian pada 2005.
Dalam renegosiasi itu, Bumigas meminta ganti rugi, juga meminta agar PLTP Patuha unit 1 yang sudah beroperasi dialihkan ke mereka. Permintaan itu ditolak Geo Dipa karena dianggap berpotensi merugikan keuangan negara.

Di sisi lain, Bumigas juga melaporkan sejumlah direksi dan mantan direksi Geo Dipa ke Bareskrim Mabes Polri. Tak tanggung-tanggung, ada lima kasus yang dilaporkan pada rentang waktu 2105 hingga 2016. Diantaranya, direksi Geo Dipa dituduh memberikan keterangan palsu. Hal lain, Bumigas menuduh Geo Dipa membangun pembangkit listrik panas bumi tanpa izin.

Menurut Guntarto, upaya penyingkiran PT Bumigas dari proyek Dieng - Patuha kental aroma politis dan melibatkan sejumlah petinggi negara.

Saat ini, Bumigas Energi sedang mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) kepada MA sehubungan dengan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) di tahun 2017 terkait pengakhiran kontrak antara PT Geo Dipa dengan Bumigas. yang diajukan Geo Dipa di saat renegosiasi dan proses mediasi masih berlangsung.

Permohonan PK diajukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor: 529/ Pdt.G. ARB/ 2018/ PN. JKT. Sel kepada MA melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Permohonan PK didasarkan pada Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 yang menegaskan upaya hukum luar biasa PK dapat diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap (BHT). "Kami yakin permohokan peninjauan kembali ini akan membuahkan kemenangan," pungkas Guntarto.



Sumber: BeritaSatu.com