Menko Polhukam Janji Tindaklanjuti Kasus Paniai

Menko Polhukam Janji Tindaklanjuti Kasus Paniai
Mahfud MD ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 19 Februari 2020 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan akan menindaklanjuti kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat, setelah ia menerima surat resmi dari Komnas HAM.

“Sampai sekarang belum dikirim sama Komnas HAM. Jadi saya tidak bisa berkomentar sebelum saya membaca,” kata Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Ia sendiri percaya kepada Komnas HAM, karena merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU) dan memiliki kewenangan hukum yang diberikan juga oleh UU. Kendati demikian, ia masih menunggu laporan resmi Komnas HAM ke Kementerian Polhukam.

“Sudah pastilah Komnas HAM adalah lembaga negara yang dibentuk oleh UU dengan keewenangan-kewenangan hukum yang diberikan juga oleh UU. Oleh sebab itu, kalau sudah masuk, nanti kita akan follow up,” ujar Mahfud MD.

Follow up yang dimaksudnya adalah, dengan mempelajari laporan resmi Komnas HAM untuk menentukan apakah laporan tersebut bisa diteruskan ke tahap berikutnya atau harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen yang akurat.

“Nah follow up itu artinya dipelajari apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi dengan apa dulu nanti kita lihatlah,” terang Mahfud MD.

Mahfud MD menjamin jika setelah laporan resmi tersebut dipelajari dan ditemukan adanya pelanggaran HAM berat, maka ia menjamin akan menindaklanjuti. Ia juga menjanjikan masyarakat dapat mengetahui secara detail kasus ini sehingga penanganannya benar-benar terbuka.

“Sudah pastilah. Saya jamin lah, kalau itu akan di-follow up. Dan itu terbuka saja follow upnya. Tidak akan diam-diam begitu. Kalau ada kesulitan dimana masalahnya, nanti masyarakat juga harus tahu. Nah itu cara hidup bernegara yang demokratis,” jelas Mahfud MD.

Seperti diketahui, Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Hal ini diputuskan dalam sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.



Sumber: BeritaSatu.com