Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas

Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ( Foto: Antara/Asep Fatulrahman )
Fana Suparman / WM Kamis, 23 Januari 2020 | 21:14 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tak mempunyai kewenangan merotasi kepala dinas. Termasuk merotasi atau nonaktifkan Iskandar selaku Kadinkes Pandeglang saat itu.

Hal itu disampaikan Iskandar saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Wawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Iskandar yang mempunyai kewenangan untuk merotasi dirinya selaku Kadinkes pada 2011 merupakan Bupati Pandeglang saat itu, Achmad Dimyati Natakusumah.

"Saya diangkat Pak Dimyati," ucap Iskandar.

"Bicara kewenangan itu kan bupati dan atasan saya," kata Iskandar menambahkan.

Iskandar mengakui ingin pindah tugas dari Pandeglang ke Provinsi Banten. Terkait hal itu, Iskandar pernah meminta tolong kepada Wawan. Namun, permintaan Iskandar itu urung terlaksana lantaran Wawan tak memiliki kewenangan.

"Tidak (terlaksana)," kata dia.

Iskandar mengatakan Dimyati tak ada hubungan saudara dengan Wawan. Sebaliknya, kata Iskandar, istri Dimyati merupakan rival kakak Wawan, Ratu Atut dalam kontestasi Pilgub Banten tahun 2011. Sebab itu, Iskandar mengatakan hanya asumsinya saja jika Wawan mampuyai kewenangan atau power merotasi pejabat daerah.

"Iya (asumsi)," katanya.

Dalam persidangan, Iskandar mengakui tak pernah membahas pengadaan proyek alat kesehatan (alkes) dengan Wawan baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Iskandar mengklaim mengetahui mengenai paket pengadaan terkait Alkes dan Rumah Sakit, bukan dari Wawan, tetapi dari seorang distributor alkes bernama Tri Lestari.

"Yang saya tau dari ibu Lestari, bukan dari pak Wawan," kata Iskandar.
Tahun 2011, Dinkes Pandeglang mendapat alokasi dana perimbangan sekitar Rp 14 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan untuk pengadaan terkait Alkes dan rumah sakit.

"Awalnya memang buat Alkes, tapi ada kebutuhan untuk ambulans di puskesmas," tutur Iskandar.

Iskandar dalam kesaksiannya juga mengaku pernah menerima uang Rp 7,5 juta terkait jabatannya selaku Kadinkes. Menurut Iskandar uang telah dikembalikan ke KPK.

"Ada, Pak, Rp 7,5 juta (dari) Bu Yuni, Pak. Kemudian saya kembalikan ke KPK," kata Iskandar.

Diketahui, Wawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012 serta mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P TA 2012.

Atas tindak pidana tersebut, Wawan didakwa menguntungkan diri sendiri orang lain dan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 94,2 miliar. Selain itu, Wawan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan