Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik
Ilustrasi. ( Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ )
Yustinus Paat / FMB Kamis, 23 Januari 2020 | 19:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami peningkatan dua poin di tahun 2019 menjadi 40. Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International, naik dari peringkat 89 dari 180 negara tahun 2018.

Pada tahun 2019 ini, TI merilis CPI yang ke-24. CPI 2019 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor yang mulai skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

"CPI Indonesia tahun 2019 berada di skor 40/100, skor ini meningkat dua poin dari tahun 2018 lalu. Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif,” ujar Peneliti Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko di Auditorium Sequis Center Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Wawan mengungkapkan terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia di tahun 2019, yakni political risk service, IMD world competitiveness yearbook, political and economy risk consultancy dan world justice project-rule of law index. Sementara itu, empat dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni global insight country risk ratings, Bertelsmann foundation transformation index, economist intelligence unit country ratings dan varieties of democracy. Sedangkan satu mengalami penurunan world economic forum EOS.

“Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD world competitiveness yearbook dengan peningkatan sebesar 10 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik," tutur dia.

"Sedangkan penurunan empat poin dikontribusikan pada world economic forum EOS. Penurunan skor ini dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak” kata Wawan menambahkan.

Menurut Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko, peningkatan skor CPI Indonesia disebabkan perbaikan sistem kemudahan berbisnis dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik. Namun, kata dia, tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis.

“Jika ini berhasil dilakukan, kami percaya kondisi itu akan memberikan kontribusi paling besar dalam mengurangi korupsi," kata Dadang.

Di sisi lain, lanjut dia, pembenahan lembaga-lembaga politik harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Partai politik harus menunjukkan komitmennya untuk mendukung prinsip persamaan di depan hukum dalam hal penegakan hukum tipikor dan menghindari langkah-langkah yang justru mempromosikan impunitas bagi para koruptor.

"Dalam waktu bersamaan, penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” imbuh Dadang.



Sumber: BeritaSatu.com