Dewas: Tugas Kami Menahan Laju Pelemahan KPK

Dewas: Tugas Kami Menahan Laju Pelemahan KPK
Syamsuddin Haris . ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 23 Januari 2020 | 17:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengakui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK cenderung melemahkan keberadaan KPK. Karena itu, kata dia, publik perlu mengawasi pelaksanaan UU ini.

"Iya kita semua sudah tahu, revisi UU KPK itu cenderung melemahkan KPK. Oleh karena itu publik harus mengawasi," ujar Syamsuddin di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dia juga mengaku bahwa dirinya bersedia menjadi salah satu anggota Dewas karena ingin menahan laju pelemahan KPK. Hal ini dilakukan melalui kewenangan yang ada pada Dewas.

"Nah melalui kewenangan dan tugas yang dimiliki Dewas itu kami berusaha menahan laju pelemahan KPK. Menahan laju pelemahan KPK," tandas dia.

Syamsuddin pun menjelaskan tugas dari Dewas itu sendiri yang tertera dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Pertama, katanya, melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK. Kedua, memberi izin atau tidak memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Ketiga menyusun kode etik bagi pimpnan dan pegawai KPK. Keempat menerima pengaduan publik mengenai kode etik. Kelima, menegakkan kode etik. Keenam mengevaluasi pimpinan dan pegawai KPK," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com