Adian Napitupulu Sebut Harun Masiku Korban Iming-iming Wahyu Setiawan

Adian Napitupulu Sebut Harun Masiku Korban Iming-iming Wahyu Setiawan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FMB Minggu, 19 Januari 2020 | 20:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politikus PDIP Adian Napitupulu menilai Calon Anggota Legislatif PDIP dari dapil Sumatera Selatan 1 Harun Masiku bisa jadi menjadi korban iming-iming yang ditawarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Pasalnya, secara hukum, sesuai putusan Mahkamah Agung, Harun Masiku mempunyai hak untuk ditetapkan dan dilantikan oleh KPU menjadi anggota DPR.

"Jangan-jangan dia (Harun) korban iming-iming. Harun Masiku pegang putusan MA, dia punya hak menjadi anggota DPR, dia mendapat hak dari keputusan partai berdasarkan putusan MA. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi tidak diberikan," ujar Adian dalam diskusi bertajuk "Membedah Kasus, Membongkar Fakta: Ada Apa di Balik Kasus Wahyu Setiawan?" di Ropisbak, Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Menurut Adian, amar Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 jelas mengatakan bahwa suara caleg meninggal menjadi suara sah bagi caleg bersangkutan dan bagi parpol pengusungnya. Kemudian, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dinyatakan, “Penetapan suara caleg yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik”.

"Ketika Nazarudin Kiemas meninggal, suaranya untuk siapa? MA kan menyebut itu keputusan partai. PDIP rapat, bahwa Harun menerima limpahan (suara dari Nazaruddin) itu. Lalu KPU melawan itu, KPU tak mengikuti keputusan MA," tandas Adian.

Menjadi aneh, kata Adian, ketika KPU tidak menjalankan putusan MA tersebut dengan alasan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Padahal, MA adalah lembaga yudikatif penafsir tunggal ketentuan yang berada di bawah undang-undang.

"Jadi MA harus bicara, ada atau tidak pembangkangan dari KPU?" tegas Adian.

Lebih lanjut, Adian menilai wajar saja jika Harun yang mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menjadi anggota DPR terus berjuang. Namun, Adian mengakui cara yang dilakukan Harun salah.

"PDIP tidak akan meminta Harun (menggantikan Nazaruddin) kalau tidak ada putusan dari MA itu. PDIP hanya menjalankan hukum yang ada," tutur Adian.

Sementara Pakar Hukum Pidana Yenti Ganarsih dalam kesempatan tersebut menilai bisa saja modus yang dilakukan Wahyu Setiawan adalah penipuan dengan menjanjikan atau meyakinkan Harun menjadi anggota DPR jika mengeluarkan sejumlah uang. KPK menyebut bahwa Wahyu meminta Harun menyiapkan Rp 900 juta jika ingin menjadi anggota DPR.

"Kalau penipuan memang 378 KUHP, ada inisiatif dari penipu yang menawarkan dan mengiming-imingi (Harun menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan uang)," kata Yenti.

Padahal, kata Yenti, keputusan KPU yang bersifat kolektif kolegial menyatakan bahwa Harun Masiku tidak bisa menggantikan antarwaktu Riezky Aprilia. Dalam keputusan tersebut, Wahyu juga sepakat dengan keputusan KPU untuk menolak permintaan DPP PDIP.

"Kesalahan Harun adalah menuruti permintaan Wahyu. Jadi ada korupsinya, karena yang bersangkutan (Wahyu) merupakan penyelenggara negara," pungkas Yenti.



Sumber: BeritaSatu.com