Usut Korupsi di Asabri, KPK Tunggu BPK

Usut Korupsi di Asabri, KPK Tunggu BPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Fana Suparman / FMB Minggu, 19 Januari 2020 | 17:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Hal ini merupakan kesepakatan Pimpinan KPK dan Pimpinan BPK saat bertemu pada Rabu (15/1/2020).

"Kami sudah melakukan kesepakatan, apabila ada kerugian negara yang dihasilkan dan dihitung oleh BPK, tentu kita akan tangani," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Firli menegaskan, KPK tak ragu untuk mengusut kasus korupsi, apalagi ditemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara. Namun, kata Firli, pihak yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Yakinlah setiap ada dugaan korupsi apalagi merugikan keuangan negara tentu kita kerjasama dengan BPK dan BPKB, karena memang mereka yang punya kewenangan. Contoh misalnya ketika ada seorang meninggal dunia, kita tahu dia luka, tapi saya tidak bisa bilang dia meninggal dunia karena luka. Siapa yang tentukan, dokter forensik. Begitu juga dengan kasus korupsi terkait dengan kerugian negara," katanya.

Dalam kesempatan ini, Firli menyatakan, KPK saat ini menitikberatkan menangani perkara korupsi yang dibangun dari proses penyelidikan atau case building. Terdapat sekitar 20 dugaan korupsi yang saat ini diselidiki Lembaga Antikorupsi.

"Untuk case building. Masih ada yang harus kita kerjakan, kurang lebih 18-20 (dugaan korupsi)," katanya.

Dalam mengusut dugaan korupsi ini, KPK membentuk satgas gabungan yang terdiri dari penyelidik, penyidik, penuntut hingga accounting forensic atau akuntansi forensik. Meski demikian, Firli masih enggan mengungkap kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki KPK. Firli memastikan, KPK akan meningkatkan suatu perkara ke tahap penyidikan sepanjang telah memenuhi unsur.

"Saya tidak ingin masuk ke situ (dugaan korupsi yang sedang ditangani). Saya kerjakan kalau sudah dapat saksinya ada, barang buktinya ada. Jangan sampai sudah kita umumkan ternyata tidak pernah mampu menghitung kerugian negara," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan