Selidiki Kasus Asabri, KPK Bagi Tugas dengan Polisi

Selidiki Kasus Asabri, KPK Bagi Tugas dengan Polisi
Ilustrasi Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). ( Foto: Wikimedia )
Fana Suparman / YUD Kamis, 16 Januari 2020 | 18:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan dengan langkah Kepolisian turut menyelidiki dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). KPK bakal berbagi peran dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi.

"Kalau terkoordinasi (dengan) semua APH (aparat penegak hukum) bagus, kan tinggal berbagi peran dan saling dukung," ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).

Diketahui, Pimpinan KPK telah bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu (15/1/2020) kemarin. Belum diketahui secara pasti apa saja yang dibahas oleh Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Plt Deputi Penindakan Panca Putra Simanjuntak dalam pertemuan di Gedung BPK tersebut. Namun pertemuan itu berkaitan dengan dugaan korupsi di PT Asabri. Di sisi lain, Mabes Polri mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi di PT Asabri.

Lili mengaku belum mengetahui secara pasti penanganan kasus ini dengan turut sertanya Kepolisian melakukan penyelidikan.

"Tapi aku belum tau seperti apa nanti," kata Lili.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan pihaknya akan tetap menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Asabri, meski Polri turut menyelidiki kasus tersebut. Nawawi meyakini tak akan ada tumpang tindih dengan penegak hukum lain dalam menangani kasus tersebut.

"Tak ada istilah rebutan dalam pemberantasan korupsi, yang ada semangat pemberantasannya," kata Nawawi.

Sebelumnya, Anggota BPK, Harry Azhar Azis mengaku pihaknya masih mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Sejauh ini, BPK memperkirakan kerugian keuangan negara akibat dugaan penyelewengan dana Asabri berkisar antara Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun.

"Sekarang masih dalam proses pengumpulan data dan informasi yang diperkirakan potensi kerugian Rp10 sampai Rp16 triliun," kata Harry Azhar Azis saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Harry menyampaikan, data dan informasi yang telah dikumpulkan bakal disampaikan BPK kepada KPK. Nantinya, Lembaga Antikorupsi yang akan menindaklanjuti data-data tersebut.

"Iya akan diserahkan ke KPK," jelasnya.

Dugaan korupsi di PT Asabri mencuat dari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri. Ia meminta hal itu diungkap secara tuntas.

"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mahfud baru sebatas mengetahui isu Asabri itu dari pemberitaan di media, namun sempat selintas dikomunikasikannya dengan pejabat berwenang yang mengarah bahwa dugaan itu benar.

"Saya kan baru membaca berita dari yang anda-anda tulis bahwa ada berita korupsi besar-besaran di Asabri. Kemudian, saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang kayaknya iya. Nah, kalau iya, jangan didiamkan," katanya.

Jika memang ada dugaan korupsi, Mahfud mengatakan harus digiring ke proses hukum supaya kejelasan dan kebenaran persoalan itu terungkap.

"Kalau emang ada masalah hukum, ya, kita giring ke pengadilan. Tidak boleh korupsi. (Asabri) Untuk orang-orang kecil, prajurit, tentara yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan," katanya.

Semasa menjabat menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid, Mahfud ingat pernah juga terjadi korupsi di tubuh Asabri.

"Waktu saya jadi Menteri Pertahanan, ada kasus korupsinya dan sudah diadili. Kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar," katanya.

Sebagaimana pemberitaan yang di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326. Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50. Di emiten tersebut, Asabri memiliki kepemilikan saham sebanyak 6,61 persen.

Dikutip dari situs resmi Asabri, badan usaha milik negara itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.
Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui PT Asabri bermain investasi yang kurang bagus melalui Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

"Soal bermain ke investasi seperti itu dari laporan yang kami terima memang ada investasi ke saham yang tidak bagus, yang menyebabkan memang perlu dibenahi," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Kementerian BUMN saat ini sedang mencari solusi bagi Asabri agas bisa keluar dari masalah ini. Arya menyebut pembenahan di Asabri berbeda dengan BUMN Jiwasraya.

"Karena kalau Jiwasraya itu memang bisa masuk investor, karena dia kan bisnis, bisa mengeluarkan produk, maka mekanisme bisnis untuk Jiwasraya tidak bisa dilakukan seperti ke Asabri, karena Asabri ini adalah asuransi sosial, dia kan nggak bisa jual produk. Kami lagi mencari solusi untuk ini," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan