KPK Tak Tahu Asal Usul Sprinlidik yang Ditunjukkan Masinton

KPK Tak Tahu Asal Usul Sprinlidik yang Ditunjukkan Masinton
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WBP Rabu, 15 Januari 2020 | 21:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tak tahu menahu mengenai asal usul surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditunjukkan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/1/2020) malam. Sprinlidik yang ditunjukkan Masinton tersebut terkait kasus dugaan suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) caleg PDIP yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri memastikan, tim yang diterjunkan KPK ke lapangan mengantongi surat perintah. Namun, Ali menegaskan surat perintah tersebut hanya ditunjukkan kepada pihak terkait. "Bapak Masinton kemarin itu menunjukkan surat perintah penyelidikan, perlu kami tegaskan ketika KPK menjalankan tugas dibekali dengan surat tugas surat penyelidikan. Namun, tidak pernah diberikan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan langsung dalam proses-proses penyelidikan tersebut," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam.

Ali mempertanyakan keaslian dari surat yang ditunjukkan Masinton. Ali menegaskan, KPK tidak pernah memberikan surat perintah kepada pihak yang tidak berkepentigan dengan suatu perkara. "Kemudian apakah itu asli atau tidak yang ditujukan oleh Pak Masinton tersebut. Jadi, secara substansinya seperti apa kita tidak tahu, namun secara pasti bahwa kami tidak pernah mengedarkan, kami tidak pernah memberikan surat penyelidikan surat tugas selain kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung terkait penyelidikan tersebut," kata Ali Fikri.

Untuk itu, Ali membantah adanya pihak di internal KPK yang membocorkan sprinlidik tersebut hingga sampai ke tangan Masinton. Menurutnya, yang perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai keaslian surat yang ditunjukkan Masinton.
"Jadi, ini bukan mengenai apa bocor atau tidak bocor karena kami sendiri mempertanyakan apakah itu asli atau tidak secara substansinya. Apakah itu benar yang dipegang Pak Masinton adalah produk dari KPK, kami tidak tahu sehingga kami tidak akan arah ke sana karena kami meyakini tidak pernah memberikan surat penyelidikan kepada siapapun selain yang berkepentingan langsung," kata Ali Fikri.

Ali mengklaim, isu kebocoran Sprinlidik tidak mengganggu kinerja KPK. Lembaga Antikorupsi, kata Ali akan terus bekerja menangani perkara korupsi, termasuk kasus dugaan suap proses PAW caleg PDIP. "Ini bukan dalam konteks mengganggu tidak mengganggu karena ini proses penyelidikan pun sudah selesai. Kami kan sekarang fokus pada penyidikan yang sudah menetapkan empat orang tersangka. Teman-teman penyidik sedang bekerja. Kami yakini teman-teman penyidik bekerja sesuai aturan hukum, undang-undang. Kami jalankan sesuai mekanisme yang ada," ujar Ali Fikri.

Dalam surat sprinlidik yang ditunjukkan Masinton tertera tanggal 20 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KPK saat itu Agus Rahardjo. Sprilindik itu dikeluarkan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Diketahui, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih berkeliaran.



Sumber: Suara Pembaruan