Kemtan: Alih Fungsi Lahan Pertanian Masuk Ranah Pidana

Kemtan: Alih Fungsi Lahan Pertanian Masuk Ranah Pidana
Ilustrasi Sawah. ( Foto: ANTARA FOTO / Harviyan Perdana Putra )
Carlos Roy Fajarta / FMB Senin, 13 Januari 2020 | 11:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 60.000 hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya. Penyusutan disebabkan karena alih fungsi lahan ke area non pertanian. Biasnya, alih fungsi ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik, jalan tol dan fasilitas umum lainnya.

"Angka sebesar itu nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300.000 ton setiap tahun," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kemtan) Kuntoro Boga Andri, Senin (13/1/2020) di Jakarta.

Sebenarnya, kata Kuntoro, pemerintah melalui Kemtan sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Langkah ini dilakukan untuk bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

"Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumber daya, melainkan bencana. Karena itu perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang," tambah Kuntoro.

Di sisi lain, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga terus mengecam dan mengancam siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian. Ancaman tersebut telah diatur dalam Undang-undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Arah pengaturan dari UU ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi. Adapun ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan," ujar Mentan Syahrul beberapa waktu lalu.

Menurut Mentan, UU tersebut juga menegaskan sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian. Pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.

"Yang pasti, dalam aturan ini disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar," tutur SYL. Kemtan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo juga tegas meminta penegak hukum agar menangkap pengalih fungsi lahan pertanian.



Sumber: Suara Pembaruan