KPK Perpanjang Masa Penahanan Kepala BPJN XII

KPK Perpanjang Masa Penahanan Kepala BPJN XII
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / YUD Kamis, 9 Januari 2020 | 19:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere nampaknya bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Jakarta Timur. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan Refly Ruddy yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jalan di Kalimantan Timur tahun anggaran 2018-2019.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, masa penahanan Refly Ruddy diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 14 Januari. Dengan demikian, Refly Ruddy bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 12 Februari 2020 mendatang.

"Dimulai tanggal 14 Januari 2019 hingga 12 Februari 2019 untuk tersangka RTF (Refly Ruddy Tangkere)," kata Ali saat dikonfirmasi.

Diketahui, KPK menetapkan Refly Tuddy Tangkere sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jalan di Kalimantan Timur tahun anggaran 2018-2019. Tak hanya Refly, dalam kasus ini, KPK juga menjerat Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Andi Tejo Sukmono dan Direktur PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa secara intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (15/10/2019).

Kasus ini bermula saat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera - Santan - Bontang - Dalam Kota Bontang - Sangatta dengan skema pembiayaan tahun jamak 2018-2019. PT Harlis Tata Tahta milik Hartoyo merupakan pemenang lelang proyek senilai Rp 155,5 miliar.

Dalam proses pengadaan proyek ini, Hartoyo diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan commitment fee sebesar total 6,5% kepada Refly Tuddy Tangkere dan Andi Tejo Sukmono.

Commitment fee tersebut direalisasikan Hartoyo melalui setoran setiap bulan baik secara tunai maupun transaksi antar-rekening kepada Refly Tuddy Tangkere dan Andi Tejo Sukmono. Refly setidaknya telah menerima uang tunai sekitar Rp 2,1 miliar secara tunai dalam delapan tahap dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp200-300 juta.

Sementara Andi Tejo Sukmono diduga menerima setoran uang dari Hartoyo setiap bulannya melalui rekening atas nama BSA yang diduga sengaja dibuat untuk digunakan Andi Tejo Sukmono untuk menampung setoran dari Hartoyo. Tak hanya itu, Andi Tejo juga menguasai buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut serta mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun SMS banking.

Rekening tersebut dibuka pada tanggal 3 Agustus 2019 dan menerima transfer dana pertama kali dari Hartoyo pada tanggal 28 Agustus 2019 yaitu sebelum PT Harlis Tata Tahta diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pada tanggal 14 September 2019 dan menandatangani kontrak pada 26 September 2019.

Rekening tersebut menerima transfer uang dari Hartoyo dengan nilai total Rp1,59 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp630 juta. Selain itu, Andi Tejo juga beberapa kali menerima pemberian uang tunai dari Hartoyo sebesar total Rp3,25 miliar.

Uang yang diterima oleh Andi Tejo dari Hartoyo tersebut salah satunya merupakan sebagai pemberian 'gaji' sebagai PPK proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh PT HTT. 'Gaji' tersebut diberikan kepada ATS sebesar Rp250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT. Setiap pengeluaran PT HTT untuk gaji PPK tersebut dicatatkan oleh ROS Staf keuangan PT HTT dalam laporan perusahaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Refly Tuddy Tangkere dan Andi Tejo Sukmono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan