Pakar: KPK Tidak Boleh Sembarangan Berikan SP3

Pakar: KPK Tidak Boleh Sembarangan Berikan SP3
Abdul Fickar Hadjar. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 27 Desember 2019 | 14:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan KPK sebagai pelaksana undang-undang tidak ada pilihan lain selain melaksanakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, termasuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, Abdul mengingatkan KPK tidak boleh sembarang menerbitkan SP3 dengan acuan waktu 2 tahun penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KPK.

"Tidak semua kasus korupsi dapat diselidiki dalam waktu singkat, karena kasus korupsi itu tindak pidana yang luar biasa, canggih dengan berbagai modusnya termasuk menumpangi peristiwa perdata melalui perjanjian. Saking canggihnya, kasino judi di luar negeri saja bisa dimanfaatkan para koruptor," ujar Abdul di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

KPK, kata Abdul, harus benar-benar selektif dalam memberikan SP3. KPK, menurut dia, harus berani menolak intervensi pihak manapun termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk dalam menerbitkan SP3.

"Bahkan menurut saya, tidak ada kasus korupsi yang bisa di-SP3 saat ini, kecuali yang tersangkanya meninggal dunia," kata dia.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan pengaturan SP3 atas dasar durasi waktu penyidikan 2 tahun dalam UU KPK sebenarnya secara yuridis tidak taat asas. Karena, pengaturan tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 78 KUHP yang mengatur daluarsa tindak pidana termasuk daluarsa tindak pidana korupsi.

"Dalam Pasal 78 KUHP, dinyatakan daluarsa tipikor yang ancaman hukumannya 20 tahun dan/atau seumur hidup adalah 12 dan 18 tahun. Jadi, dasar yuridis-teoritis pengaturan SP3 dalam UU KPK (dalam waktu 2 tahun) sangat lemah. Jika itu disebut lex specialis maka penetapan itu tidak didasarkan pada asas hukum yang benar," jelas Abdul.

Selain bermasalah dari sisi yuridis, kata Abdul, SP3 yang diatur dalam UU KPK juga bermasalah secara sosiologis. Menurut dia, SP3 terhadap kasus korupsi menjadi sangat tidak etis dan melawan rasa keadilan dalam masyarakat.

"Demikian juga karena sumber daya para koruptor ini hampir tidak terbatas, bahkan LP Sukamiskin pun bisa mereka ubah menjadi 'surga', tidak mustahil dan potensial kewenangan SP3 ini bisa menjadi komoditi, pintu masuk kompromi-kompromi politik bahkan bisa menjadi bumerang bagi KPK," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com