Petinggi Didominasi Hakim, Tumpak Yakin Penindakan KPK Makin Kuat

Petinggi Didominasi Hakim, Tumpak Yakin Penindakan KPK Makin Kuat
Dewan Pegawas KPK periode 2019-2023 (dari kiri) Syamsuddin Haris, Harjono, Artidjo Alkostar, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho berpose bersama sebelum upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 21 Desember 2019 | 10:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Para petinggi Lembaga Antikorupsi yang bertugas periode 2019-2023 itu didominasi oleh nama-nama yang berasal dari unsur hakim. Dari 10 nama pimpinan dan anggota Dewas, lima di antaranya pernah berprofesi sebagai pengadil.

Di barisan Pimpinan KPK Jilid V, terdapat nama Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango. Alex yang merupakan petahana pimpinan KPK sempat menjadi hakim ad-hoc Pengadilan Tipikor Jakarta, sedangan Nawawi telah 30 tahun berkarier sebagai hakim sebelum memutuskan mengikuti proses seleksi Pimpinan KPK periode 2019-2023. Sementara pada tataran Dewas, terdapat nama mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang NTT, Albertina Ho dan Ketua DKPP Harjono.

Artidjo yang juga mantan Ketua Muda Kamar Pidana MA dikenal sebagai hakim agung yang kerap menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor. Sebut saja Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaaq, Akil Mochtar, Djoko Susilo pernah merasakan hukuman berat yang diputus Artidjo. Sementara nama Albertina menyedot perhatian publik saat menangani kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Sejumlah kasus yang menyedot perhatian publik lainnya yang pernah ditangani Albertina di antaranya perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Sigit Haryo Wibisono hingga perkara pelecehan dengan terdakwa Anand Khrisna. Sedangkan Harjono sebelum menjabat Ketua DKPP, menjalani karier sebagai Hakim Konstitusi sejak 2003 hingga 2014. Meski lama berkarier sebagai Hakim Konstitusi, Harjono dikenal memiliki kepedulian terkait pemberantasan korupsi.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean meyakini kehadiran para hakim di jajaran petinggi KPK ini akan memperkuat penindakan yang dilakukan Lembaga Antikorupsi. Tumpak meyakini penindakan yang dilakukan KPK nantinya, selain memberikan kepastian hukum juga menjunjung hak asasi manusia. "Supaya kita dalam melakukan penindakan pemberantasan korupsi betul-betul nantinya bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia," kata Tumpak di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Penindakan yang dilakukan KPK belakangan ini mendapat sorotan. Untuk pertama kalinya sejak KPK berdiri, terdakwa korupsi yang diseret Lembaga Antikorupsi ke meja hijau lolos dari hukuman. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Selain itu, dalam putusan Kasasi, Mahkamah Agung (MA) melepaskan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Tak hanya itu, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang memberikan hukuman ringan pada terdakwa korupsi.

Dikonfirmasi terpisah, Nawawi Pomolango mengatakan banyaknya kasus KPK yang 'lepas' menjadi perhatian Pimpinan KPK Jilid V. Nawawi mengatakan, pihaknya akan membahas secara rinci langkah-langkah yang diperlukan agar tidak ada lagi kasus yang 'lepas'. "Kemarin kita baru bin‎cang-bincang, nah sepertinya kita akan start di komisioner sebelumnya, tidak dibagi secara apa gitu kan. Ini bidang apa, ini bidang apa. Mungkin di penuntutan saya, pak (Nurul) Ghufron di bidang apa. Kita belajar dari kasus-kasus itu, kasus lepas, tuntutan bebas, termasuk praperadilan yang dikabulkan, kita belajar dari situ. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi," kata Nawawi Pomolango.

Dalam sambutan saat serah terima jabatan, Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo juga menyinggung mengenai penindakan yang dilakukan Lembaga Antikorupsi ke depan. Agus berharap KPK yang dipimpin Firli Cs menitikberatkan penindakan melalui case building atau kasus yang dibangun dari proses penyelidikan. Agus yakin, perkara yang dibangun akan semakin kuat lantaran KPK saat ini sudah membentuk acoounting forensic.

"Mudah-mudahan itu juga menjadi modal untuk kita bisa menggali apa jaring-jaring tipikor itu ke arah yang lebih luas. Jadi misalkan misalkan ada OTT (operasi tangkap tangan) itu langsung pada waktu proses apa penyitaaan itu langsung bisa masuk ke dalam sistem mereka yang bisa masuk bisa mengetahui lebih luas lagi," kata Agus Rahardjo.



Sumber: Suara Pembaruan