http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:detail/id:590203/ http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:popular/cat:global/limit:5/ http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:terkini/offset:0/limit:7/ http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:moresuggest/id:590203/cat:hukum/limit:1 http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/sosmed Gugatan Soal Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Faldo Maldini: Pertarungan Belum Selesai - BeritaSatu.com

Gugatan Soal Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Faldo Maldini: Pertarungan Belum Selesai

Gugatan Soal Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Faldo Maldini: Pertarungan Belum Selesai
Kika: Politisi PSI Dara Adinda Nasution, Tsamara Amany dan Politisi PAN Faldo Maldini di Gedung MK, Jakarta, Senin, 23 September 2019. ( Foto: Istimewa / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Rabu, 11 Desember 2019 | 22:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Permohonan Faldo Maldini dkk terkait batas usia kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi putusan tersebut, Faldo Maldini mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK tersebut, namun dianggap keberpihakan terhadap anak muda untuk menjadi pemimpin akan menjadi sebatas ucapan.

"Tidak ada cara lain lagi. Kita hormati keputusan hakim. Yang jelas, ini bukan soal Faldo Maldini, tetapi kesempatan bagi anak muda. Artinya, kesempatan bagi anak muda hanya akan menjadi komoditas kampanye. Keberpihakan akan menjadi semacam ucapan, tetapi tidak akan pada tindakan. Kalau bukan anak muda yang bertarung, siapa lagi," kata Faldo kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Faldo mengatakan, keputusan ini akan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Dia menyinggung diangkatnya Sanna Marin yang merupakan Perdana Menteri Finlandia pada usia 34 tahun.

"Baru 10 Desember yang lalu, Finlandia mempunyai perdana menteri berusia 34 tahun. Dunia sudah berubah, tidak seperti sepuluh tahun atau dua puluh tahun yang lalu. Permohonan kami ini adalah sebuah alarm peringatan bagi negara untuk mempercepat proses regenarasi kepemimpinan. Mempercepat hadirnya generasi baru yang tidak terikat sama masa lalu," ujar Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat itu.

Mantan juru bicara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno pada Pilpres 2019 itu menegaskan, apa yang sudah dilakukannya di Sumatera Barat akan berlanjut. Terkait UU Pilkada ini, Faldo yakin PSI akan memperjuangkan revisinya bila masuk ke DPR pada Pemilu 2024.

"Apa yang sudah saya lakukan di Sumbar akan terus berlanjut. Tidak akan berhenti gara-gara putusan ini. Sumangaik baru (semangat baru) akan bekerja terus. Saya yakin PSI memperjuangkan revisi UU Pilkada terkait batas usia di parlemen bila kami nanti dipercaya ke DPR oleh publik. Masih ada pertarungan politik," kata Faldo.

Sebagaimana diketahui, MK menolak gugatan terkait batas syarat minimal usia pendaftaran calon kepala daerah yang diajukan oleh Faldo Maldini bersama Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra.

Mereka menguji norma Pasal 7 Ayat 2 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2019 tentan Pilkada, yang menyatakan, "...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota".

"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang putusan di MK, Rabu (11/12/2019).

Dalam pertimbanganya, Hakim MK I Dewa Gede Palguna menilai gugatan Faldo dkk yang menyatakan batas usia 30 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik, beralasan menurut hukum. Pasalnya, pemenuhan hak dijamin oleh konstitusi.

"Batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam UU a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik lainnya, tidak beralasan menurut hukum. Sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi," kata Palguna.

Menurut Palguna, batasan usia sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf J ayat 2. Dalam hubungan batas usia dan pengisian jabatan, kata dia, tidak berarti tidak diaturnya batasan usia.

"Dalam hubungannnya dengan pengisian jabatan tertentu bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan yang secara rasional dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasnya demikian sejalan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945," pungkas Palguna.



Sumber: Suara Pembaruan