http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:detail/id:590160/ http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:popular/cat:global/limit:5/ http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:terkini/offset:0/limit:7/ http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/article/type:moresuggest/id:590160/cat:hukum/limit:1 http://api.beritasatumedia.com/beritasatu/apiweb/sosmed Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK - BeritaSatu.com

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Fana Suparman / YUD Rabu, 11 Desember 2019 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan jeda selama lima tahun kepada mantan narapidana korupsi yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPK menilai putusan tersebut mengurangi risiko koruptor kembali menjadi kepala daerah. Agar dapat segera diimplementasikan, KPK meminta putusan tersebut dituangkan melalui Peraturan KPU.

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2019).

Diketahui, KPU telah menerbitkan PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020. Dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertanggal 2 Desember 2019 tersebut tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Sementara, MK pada hari ini mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK memutuskan jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada.

KPK meminta KPU mempertegas titik awal dihitungnya masa jeda selama lima tahun. KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Dalam tindak pidana korupsi, selain hukuman pidana penjara, ada hukuman denda, uang pengganti dan juga pidana tambahan pencabutan hak politik. Harapan KPK tentu saja setelah semua putusan pidana tersebut dilaksanakan barulah dapat dihitung titik awal 5 tahun tsb. Jadi semua hukuman yang dituangkan di putusan sudah dilaksanakan, baik pidana penjara, lunas denda, lunas uang pengganti dan telah melaksanakan pencabutan hak politik," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan