MK Tolak Uji Materi UU KPK

MK Tolak Uji Materi UU KPK
Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Kamis, 28 November 2019 | 23:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi dengan nomor perkara 57/PUU-XVII/2019 tidak dapat diterima. MK menilai uji materi tersebut salah objek atau error in objecto.

"Dalam amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Pemohon dari uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK hasil revisi) diajukan oleh 190 orang. Mayoriras pemohon adalah mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Ke-190 pemohon ini memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Enny Nurbangingsih menyebutkan, para pemohon mengajukan uji materi dan formil terhadap UU KPK hasil revisi. Namun, kata Enny, setelah Mahkamah membaca secara saksama, para pemohon ternyata mengajukan uji materi dan formil UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menurut pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Setelah Mahkamah membaca dengan seksama perbaikan permohonan para pemohon tersebut ternyata bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah tidak benar. UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto," jelas Enny.

Ketua MK Anwar Usman, dalam konklusi menyatakan bahwa MK berwewenang mengadili permohonan para pemohon. Namun, MK, kata dia, tidak dapat melanjutkan permohonan tersebut karena permohonan yang salah objek. "Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena permohonan para pemohon (mengenai UU KPK hasil revisi) salah objek atau error in objecto," kata Anwar.

Dalam 57/PUU-XVII/2019 ini, para pemohon menguji sejumlah materi dan formil UU KPK hasil revisi terhadap UUD 1945. Salah satu materi yang diuji adalah terkait syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK hasil revisi, terutama soal mekanisme sanksi atau upaya hukum apabila Pasal 29 itu dilanggar pimpinan.

Sementara uji formil, pemohon menyoal rapat pengesahan UU KPK yang baru pada 17 September 2019 di paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR.



Sumber: Suara Pembaruan