KPK: Penetapan Tersangka RJ Lino Sudah Sesuai Aturan Hukum

KPK: Penetapan Tersangka RJ Lino Sudah Sesuai Aturan Hukum
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif saat akan rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Hotman Siregar / JAS Rabu, 27 November 2019 | 17:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap mantan Dirut Pelindo II RJ Lino sudah sesuai aturan hukum. Penetapan RJ Lino sebagai tersangka dilakukan berdasarkan dua alat bukti.

"Apakah pimpinan sebelumnya menetapkan RJ Lino itu belum ada dua alat bukti? Saya katakan sudah ada," tegas Laode menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Hingga saat ini, kata Laode, KPK masih menghitung kerugian keuangan negara di kasus RJ Lino. Bahkan RJ Lino juga sudah ditetapkan jadi tersangka.

Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino (baju putih). Foto: Antara

Laode menjelaskan, audit penghitungan kerugian keuangan negara bisa dilakukan jika sudah ada tersangka. Jika belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, audit yang dilakukan adalah audit investigasi.

Politisi Demokrat Benny Kabur Harman mempersoalkan proses penetapan tersangka terhadap RJ Lino. Menurut Benny, saat penetapan seseorang sebagai tersangka, harus terlebih dulu ada kerugian keuangan negara.



Sumber: Suara Pembaruan