MK Telah Terima 6 Perkara Uji Materi UU KPK

MK Telah Terima 6 Perkara Uji Materi UU KPK
Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / MPA Senin, 18 November 2019 | 20:05 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 6 perkara atau permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Secara umum, uji materi UU KPK terkait pengujian materil dan formil UU KPK.

"Sudah ada 6 perkara. Materinya hampir sama terkait materil dan formil UU KPK," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Beritasatu.com, Senin (18/11/2019).

Keenam perkara tersebut adalah perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019, perkara 59/PUU-XVII/2019, parkara 62/PUU-XVII/2019, perkara 70/PUU-XVII/2019, parkara 71/PUU-XVII/2019, dan perkara 73/PUU-XVII/2019.
Pemohon dari 6 perkara ini bervariasi, ada yang mengajukan secara pribadi dan yang mengajukan secara bersama bahkan sampai ratusan orang.

Dalam perkara 57/PUU-XVII/2019 diajukan oleh 189 orang yang umumnya ada mahasiswa dari seluruh kampus di Indonesia. Mereka memberikan kepercayaan kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai kuasa hukum. Materi yang diuji adalah formil dan materil UU KPK.

Perkara 59/PUU-XVII/2019 diajukan oleh 25 orang Mahasiswa/i Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah yang juga berprofesi sebagai advokat. Ke-25 orang ini mempermasalahkan formil dan materil UU KPK.

Parkara 62/PUU-XVII/2019 dimohonkan oleh Gregorius Yonathan Deowikaputra yang berprofesi sebagai pengacara. Gregorius juga menggugat UU KPK dari aspek formil dan materilnya. Kemudian, perkara 70/PUUXVII/2019 diajukan oleh para pemohon dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yakni Fathul Wahid (Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Mereka juga mempersoalkan materi dan formil UU KPK.

Sementara Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan profesi Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta/Mahasiswa FHUI. Zico melakukan pengujian UU KP dari aspek materilnya, yakni pasal-pasal yang terkait dewan pengawas KPK.

Lalu, perkara 73/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Ricky Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung. Ricky dan Gregorianus yang juga adalah mahasiswa menguji Pasal 43 ayat (1) UU KPK. Pasal ini berbunyi, bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK.

Para pemohon umumnya menilai pembentukan UU KPK melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena itu, mereka menilai UU KPK bermasalah secara formil atau cacat formil.

Sementara materi UU KPK yang diuji ke MK oleh para pemohon, antara lain pasal-pasal terkait keberadaan dewan pengawas KPK, ijin penyadapan melalui dewas, KPK menjadi bagian dari ekselutif, dan KPK tidak bisa merekrut penyidik dan penyelidik sendiri.



Sumber: Suara Pembaruan