Anwar Usman: Penegakan Konstitusi Tak Hanya Bersandar pada MK

Anwar Usman: Penegakan Konstitusi Tak Hanya Bersandar pada MK
Anwar Usman. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Sabtu, 16 November 2019 | 09:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan bahwa penegakan hukum dan konstitusi tidak bisa hanya bersandar pada lembaga MK. Menurut Anwar, penegakan hukum dan konstitusi merupakan tanggung jawan bersama warga negara.

"Penegakan hukum dan konstitusi tidak mungkin hanya didasarkan pada MK atau lembaga lain karena tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab bersama, seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Itu tanggung jawab semua warga negara," ujar Anwar Usman saat memberikan di acara malam puncak Anugerah Konstitusi IX 2019 di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, pada Jumat (15/11/2019) malam

Menurut Anwar, hukum dan konstitusi merupakan solusi atas persoalan suatu negara. Karena itu, kata dia, setiap warga negara harus taat dan patuh pada hukum dan konstitusi.

"Jika ada pengabaian terhadap hukum dan diikuti oleh individu-individu, maka bisa saja pengabaian terhadap hukum dan konstitusi tersebut menjadi masif dan luas. Jika demikian, maka akan menciptakan chaos di tengah masyarakat karena hukum dianggap tidak lagi dapat memberikan solusi bagi persoalan suatu negara. Hal ini tentunya bukanlah suatu hal yang kita harapkan," tandas dia.

Para guru khususnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kata Anwar telah berkontribusi besar dalam menegahkan hukum dan konstitusi. Para guru ini tanpa lelah memberikan pemahaman tentang Pancasila dan kewarganegaraan kepada peserta didik.

"Justru penegakan konstitusi dan pemenuhan hak-hak konstitusi juga berawal dari pemahaman warga negara tentang Pancasila dan kewarganegaraan, dan hal itu seharusnya didapatkan di bangku pendidikan formal," ungkap dia.

Meskipun demikian, Anwar mengakui bahwa PPKn masih dipandang sebelah mata. Bahkan, kata dia, pelanjaran PPKn diangga sebagai mata pelajaran pelengkap.

"Ilmu pengetahuan tentang Pancasila dan kewarganegaraan sering pula dipandang hanya sebagai pelengkap di antara berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
Padahal, pengetahuan Pancasila dan kewarganegaraan akan menjadi bekal di masa depan baik bagi dirinya sendiri maupun saat dirinya berbaur di dalam kehidupan sosial di masyarakat sebagai wujud kepedulian sesama," ungkap dia.

Karena itu, kata Anwar, melalui acara Anugerah Konstitusi, MK memberikan Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 untuk Pengajar/Guru PKn tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan ASN.

Dengan Anugerah tersebut, kata Anwar MK terus memacu semangat para guru PPKn untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, acara yang sudah digelar untuk kesembilan kalinya ini, jugaa merupakan kepedulian MK terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Pancasila dan kewarganegaraan.

"Bagi MK memberian anugerah ini memberikan stimulus sekaligus apresiasi bagi Bapak Ibu sebagai guru PPKn yang konsisten memberikan pemahaman konstitusi di tengah masyarakat," pungkas dia.

Selain memberikan Anugerah Konstitusi Bagi Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019, MK juga memberikan Penghargaan Media dan Jurnalis Terbaik, serta Penghargaan Pengelolahan Jurnal dan Artikel Terbaik.



Sumber: BeritaSatu.com