KPK Cecar Anggota DPRD Sumut Soal Proyek di Medan

KPK Cecar Anggota DPRD Sumut Soal Proyek di Medan
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YS Kamis, 14 November 2019 | 19:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Akbar Himawan Buchari soal proyek-proyek yang digarapnya di Kota Medan. Akbar diketahui diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Pemeriksaan terhadap Akbar Himawan dalam kapasitasya sebagai swasta ini dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka.

"Terhadap Saksi Akbar Himawan, KPK mendalami pengetahuannya tentang proyek-proyek di Kota Medan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (14/11/2019).

Selain soal proyek, tim penyidik juga mendalami seputar percakapan yang terjadi antara Akbar Himawan dan Dzulmi Eldin.

"(Didalami juga) komunikasi yang dilakukan saksi dengan Wali Kota Medan sebelumnya," kata Febri.

Akbar Himawan merupakan salah satu saksi penting terkait kasus suap yang menjerat Tengku Dzulmi Eldi. Setidaknya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Akbar Himawan bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Tak hanya itu, rumah Akbar telah digeledah tim penyidik beberapa waktu lalu.

Selain Akbar Himawan, untuk mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan, Syarifuddin Dongoran; serta dua pihak swasta, I Ketut Yadi dan Muhammad Khairul. Namun, dari ketiga saksi tersebut, hanya I Ketut Yada yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara dua saksi lainnya, yakni Syarifuddin Dongoran, dan M Khairul mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka. Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan. Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari terkait dengan pengangkatannya sebagai Kadis PUPR Medan

KPK menduga, Isa menyetor uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan kepada Dzulmi Eldin pada periode Maret-Juni 2019. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.

 



Sumber: Suara Pembaruan