Seminggu Lebih, KPK Belum Terima Salinan Putusan Sofyan Basir

Seminggu Lebih, KPK Belum Terima Salinan Putusan Sofyan Basir
Sofyan Basir (tengah) berbaju biru usai bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 4 November 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Fana Suparman )
Fana Suparman / FMB Rabu, 13 November 2019 | 10:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menerima salinan lengkap putusan mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Sofyan Basir dari segala tuntutan hukum atas perkara dugaan pembantuan tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) telah dibacakan pada Senin (4/11/2019) atau lebih dari seminggu lalu.

"Tadi saya cek ke Jaksa Penuntut Umum, kami belum menerima salinan putusan secara lengkap," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Salinan lengkap ini penting bagi KPK untuk mengambil langkah hukum atas putusan Pengadilan Tipikor. Lembaga antikorupsi memastikan akan mengajukan kasasi. Sementara, berdasarkan KUHAP, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan.

"Untuk pernyataan kasasi itu kan ada batas waktu 14 hari jadi paling lambat sebelum 18 November tentu kami akan menyampaikan sikap kasasi itu secara resmi sekaligus juga proses lebih lanjut adalah menyerahkan memori kasasinya," kata Febri.

Febri menegaskan, pengajuan kasasi atas putusan bebas Sofyan Basir ini telah menjadi keputusan pimpinan KPK. Untuk itu, KPK memerlukan salinan lengkap putusan Sofyan Basir untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim. Salah satunya pertimbangan hakim mengenai pengetahuan Sofyan Basir atas suap yang terjadi antara mantan anggota Komisi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau 1.

"Kami perlu mengidentifikasi lebih lanjut bahwa putusan bebas yang kemarin bukan bebas murni misalnya karena ada beberapa fakta yang tidak dipertimbangkan hakim dalam tahap pertama ini dan juga yang ditetapkan misalnya Majelis Hakim mengatakan Sofyan Basir sebagai terdakwa tidak mengetahui suap antara Eni dan Kotjo. Ini yang akan kami uraikan di memori kasasi," katanya.

Selain soal pengetahuan Sofyan Basir mengenai suap antara Eni dan Kotjo, KPK menilai Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan mengenai motivasi Eni meminta bantuan dan berulang kali bertemu Sofyan Basir untuk mengurus proyek PLTU Riau-1. Bukti-bukti mengenai hal tersebut telah disampaikan KPK dalam proses persidangan.

"Ini bisa dilihat dari bukti yang kami hadirkan juga yaitu BAP keterangan sofyan Basir sebelumnya, meskipun itu dicabut dan berkesuaian kami nilai dengan keterangan Eni Saragih. Poin berikutnya adalah rapat-rapat tersebut kami duga ditujukan untuk mempercepat proses penanganan hingga penandatanganan proyek PLTU Riau-1. Dan inilah yang dituju sebenarnya. Kepentingan yang dituju oleh Eni untuk mengurusi kepentingan Kotjo demi proyek tersebut," papar Febri.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1. Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini. Majelis Hakim pun menetapkan barang bukti yang disita dari Sofyan untuk dikembalikan. 



Sumber: Suara Pembaruan