KPK Bantu Pemprov Sulsel Tertibkan Aset Rp 6,5 Triliun

KPK Bantu Pemprov Sulsel Tertibkan Aset Rp 6,5 Triliun
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ( Foto: Antara / Aprillio Akbar )
Fana Suparman / MPA Senin, 21 Oktober 2019 | 19:00 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulsel) untuk menertibkan aset senilai total Rp 6,5 triliun selama tiga bulan terakhir. Aset-aset yang ditertibkan termasuk pengembalian tujuh aset kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai total Rp 1,4 triliun.

Tak hanya itu, penertiban juga dilakukan terhadap fasum dan fasos dari empat perumahan di Pemkot Makassar senilai Rp 1,86 triliun, penertiban kendaraan dinas Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar berupa satu unit eskavator dan 24 kendaraan senilai Rp 6,7 miliar.

"Sedangkan dari penertiban aset pendanaan, personel, prasaran dan dokumentasi (P3D) seluruh Pemda di Sulsel ditertibkan aset senilai Rp 3,2 triliun dan penertiban 79 aset daerah pemekaran Pemkab Luwu dan Pemkot Palopo senilai Rp42 miliar," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (21/10/2019).

KPK terus mendorong keseriusan Pemprov Sulsel untuk menertibkan dan menyelesaikan permasalahan sejumlah aset yang belum selesai. Dorongan ini disampaikan KPK melalui kegiatan monitoring evaluasi (monev) di Provinsi Sulsel pada 21 – 25 Oktober 2019 di Kantor Gubernur Sulsel.

Hadir dalam rapat hari ini, Senin (21/10) yakni Sekda, Kabiro Aset, Kabiro Hukum, dan OPD teknis yang terkait dengan penyelesaian aset tumpang tindih dan finalisasi aset P3D di beberapa daerah.

"Salah satu persoalan aset yang terus didorong adalah sertifikasi aset tanah Pemda. Dari 30.124 bidang tanah di Provinsi Sulsel hingga September 2019 baru sekitar 38% atau 11.149 tanah yang telah bersertifikat," papar Febri.

Sementara terkait optimalisasi pendapatan daerah, per September 2019, KPK mencatat capaian Provinsi Sulsel sebesar 40% peningkatan pendapatan pajak asli daerah dari Rp234 miliar di periode yang sama tahun 2018 menjadi Rp 328 Miliar. Pajak-pajak tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

"Sedangkan sumber pendapatan daerah lainnya yang berhasil didorong terkait penagihan piutang pajak daerah senilai Rp 21,8 miliar. Piutang pajak tersebut bersumber dari penerimaan atas penagihan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas, kendaraan bermotor perorangan dan badan usaha, pajak air permukaan, pajak hotel, restoran, hingga pajak hiburan," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan