Belum 30 Tahun, Faldo Berpotensi Tidak Bisa Nyagub

Belum 30 Tahun, Faldo Berpotensi Tidak Bisa Nyagub
Politisi muda Faldo Maldini, Rian Ernest, Tsamara Amany dan Dara Adinda Nasution usai sidang perdana uji materi UU Pilkada soal batas usia calon kepala daerah di MK, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. ( Foto: dok )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 16 Oktober 2019 | 19:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi muda Faldo Maldini mengaku bahwa dirinya dirugikan dengan berlakunya UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) soal batasan usia calon kepala daerah.

Menurut Faldo, batas usia minimal 30 tahun untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam UU Pilkada menghambat dirinya untuk maju menjadi cagub Sumatera Barat di Pilkada 2020.

"Saya merasa ada hak-hak konstitusional saya terganggu dan mungkin masih banyak lagi anak muda lain yang juga terganggu hak-hak konstitusionalnya karena berlaku pengaturan pasal diskriminasi soal batasan usia. Unuk itulah kita mengajukan gugatan ini,” ujar Faldo usai sidang perdana Uji Materi UU Pilkada soal batasan usia di MK, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Selain Faldo, sejumlah politisi muda juga ikut menggugat UU Pilkada ini, antara lain, Tsamara Amany, Faldo Maldini, Rian Ernest, dan Dara Nasution. Mereka mendaftarkan gugatan terhadap pasal diskriminatif soal batasan usia kepala daerah ini pada 23 September lalu.

Pasal yang digugat adalah Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Faldo mengatakan dirinya berniat maju dalam bursa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Rencana itu baru bisa terwujud jika hakim MK mengabulkan gugatan mereka soal pengaturan batas minimal usai calon kepala daerah.

“Ya, saya mau maju di pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Usia saya masih 29 tahun, batas usia (minimal untuk maju dalam Pilkada) 30 tahun. Jadi, berdasarkan timeline terbaru, usia saya kurang 1 hari. Nah dalam 1 hari, kira-kira apa yang berubah dari diri saya?" ungkap mantan Wasekjen PAN itu.

Pada kesempatan tersebut, Politisi PSI Tsamara Amany kembali mengingatkan alasan dirinya dan rekan politisi muda lain menggugat pasal soal usia minimal calon kepala daerah. Menurut Tsamara, Pemilu maupun kontestasi pemilihan kepala daerah, harusnya diserahkan pada mekanisme demokratis, sehingga batasan usia yang tidak ada korelasinya terhadap kelayakan seseorang untuk memimpin bisa dikesampingkan.

“Buat kami, ini diskriminasi karena yang seharusnya menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak menjadi Gubernur, Bupati, atau Walikota itu bukan ketentuan perundang-undangan seperti yang kami jelaskan dalam permohonan kami. Seleksi demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah yang menentukan seseorang, berapa pun usia dia, tentunya usia ketika dia sudah dewasa ya, adalah masyarakat. Itu esensi dari demokrasi,” kata Tsamara di Gedung MK, Rabu (16/10/2019) siang.

Tsamara melanjutkan bahwa layak atau tidak layak bagi seseorang untuk menjadi pemimpin tidak bisa diukur dari usia. Menurut dia, hal tersebut bisa diukur dari visi, misi, dan program kerja.

“Jadi kita ingin Pemilu itu ya adu program, adu visi dan misi untuk menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak,” terang dia.

Tsamara juga menegaskan, uji materi yang mereka lakukan bukan hanya tentang diri mereka. Namum, kata dia, mereka ingin memperjuangkan kepentingan anak muda seluruh Indonesia untuk berkontribusi di politik, baik melalui jalur legislatif maupun jalur kepala daerah (eksekutif).

"Kita ingin membuka ruang ini bagi banyak anak muda lainnya," tandas dia.

Salah seorang kuasa hukum pemohon, Rian Ernest, menyatakan, berkaca dari negara-negara maju dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia, justru seseorang boleh berpartisipasi untuk memilih dan dipilih saat usia minimal mereka 18 tahun.

“Dan soal negara lain, kami ingin membuktikan kepada hakim dan publik juga bahwa di dua negara dengan demokrasi tertinggi, di Norwegia dan Denmark, batas usia (minimal) ya 18 tahun. Sederhananya juga begini, kalau hak memilih diberikan saat usia sudah 17 tahun, kenapa gak (berhak) dipilih di usia 17 juga?" pungkas Rian Ernest.



Sumber: BeritaSatu.com