Penyusunan Kabinet, KPK Akui Tak Dilibatkan

Penyusunan Kabinet, KPK Akui Tak Dilibatkan
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Fana Suparman / YUD Senin, 14 Oktober 2019 | 15:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa tidak dilibatkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet. Diketahui, saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.

"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang. Ditegaskan, penyusunan Kabinet merupakan hak preogratif Presiden.

"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

Meski demikian, KPK berharap Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi mengakui bahwa Kabinet Kerja Jilid II telah rampung disusun. Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"(Kabinet) sudah (rampung),” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari video di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/1/2019).

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.
Proses penyusunan kali ini agak berbeda dengan penyusunan kabinet periode sebelumnya. Dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid I, Jokowi-JK melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.



Sumber: Suara Pembaruan