BEM Hukum Uncen Dukung Uji Materi UU KPK

BEM Hukum Uncen Dukung Uji Materi UU KPK
Focus group discussion bertema "Solusi Polemik UU KPK, Perppu atau Judicial Review?" di gedung Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua, Sabtu, 12 Oktober 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Senin, 14 Oktober 2019 | 09:50 WIB

Papua, Beritasatu.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Yops Itlay mengungkapkan bahwa polemik Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang sempat mendapatkan respon dari banyak pihak seharusnya segera diselesaikan. Salah satu jalan yang bisa di tempuh, ujar Yops Itlay adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Yops Itlay di sela-sela focus group discussion (FGD) tentang UU KPK di gedung Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua, Sabtu (12/10/2019).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/10/2019), Yops mengatakan, uji materi merupakan mekanisme konstitusional yang disediakan negara melalui MK terhadap setiap warga negara untuk melakukan gugatan terhadap pasal-pasal atau isi materi yang dianggap melemahkan KPK secara kelembagaan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk pemberantasan korupsi.

Yops mengatakan, persoalannya terletak pada sosialisi terhadap UU KPK yang baru. Padahal, ujar dia, UU KPK penting untuk ditetapkan demi kepentingan rakyat. "UU KPK seharusnya semakin menguatkan serta mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab pemberantasan korupsi," kata Yops Itlay.

Sementara itu, Yusak Elisa Reba yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih juga lebih memilih langkah uji materi ke MK dalam polemik UU KPK dibandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Uji materi juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR. Karena itu, MK tentunya akan melakukan proses tersebut secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Yusak.

Pakar hukum Josner Simanjuntak yang hadir dalam acara tersebut berpendapat, selain uji materi juga ada opsi legislative review (uji legislatif) untuk menyelesaikan polemik UU KPK. Menurut Josner, opsi legislative review juga merupakan langkah konstitusional untuk mengubah ketentuan-ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK.

“Langkah legislative review juga menjadi salah satu pilihan bijak karena sebuah UU dapat dibatalkan oleh pembuatnya, lalu ditunda untuk pembahasan di tahun berikut agar tidak menjadi polemik yang menyandera Presiden. Sebab, Perppu yang dikeluarkan akan inkonsitosional karena bukan materi baru," kata Josner.



Sumber: Suara Pembaruan